Modernisasi Senjata TNI AL Solusi Kasus Ambalat

MODERNISASI atau peningkatan kemampuan peralatan tempur TNI AL merupakan solusi yang tepat bagi penyelesaian pelanggaran batas laut di daerah Ambalat oleh Malaysia.

"Angkatan laut Malaysia berani masuk ke wilayah laut Indonesia karena mereka merasa peralatan tempur lebih maju dan kuat dibandingkan peralatan tempur TNI AL. Dulu, ketika TNI AL masih lebih kuat mereka tidak akan berani masuk wilayah kita," kata atase pertahanan laut Kol TNI AL M Yunus, di Kuala Lumpur, Kamis (23/10).

Menurut dia, DPR bukan saja memprotes Malaysia yang melanggar wilayah laut Indonesia, terutama di kawasan Ambalat, tapi juga memikirkan bagaimana memodernisasi dan meningkatkan persenjataan tempur TNI AL agar tidak direndahkan oleh negara jiran itu.

"Untuk saat ini, boleh dikatakan persenjataan tempur TNI AL kalah dengan Malaysia sehingga mereka memiliki keberanian dalam memasuki kawasan laut yang masih dipersengketakan. Tapi jika kemampuan persenjataan TNI AL di atas mereka atau minimal sama, belum tentu mereka berani masuk ke wilayah itu," kata Kolonel M Yunus.

Menanggapi banyaknya pelanggaran oleh angkatan laut Malaysia di kawasan Ambalat, ia mengatakan, "Malaysia memang sering melanggar wilayah laut kita jika dilihat dari sisi wilayah laut Indonesia, tapi sebaliknya jika dilihat dari sisi Malaysia dan wilayah lautnya. Mereka tidak melanggar dan Indonesia yang dituduh sering melanggar wilayah mereka," katanya.

"Itulah konsekuensi dari persengketaan wilayah yang belum ada keputusan. Oleh sebab itu, perundingan batas-batas negara harus terus dilanjutkan, tapi DPR juga harus memikirkan bagaimana memodernisasikan atau meningkatkan kemampuan tempur TNI AL," ujar dia.

Perundingan dan modernisasi kemampuan tempur TNI AL merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi pelanggaran wilayah laut oleh negara tetangga.

Penyerapan Anggaran Dephan/TNI Sudah Mencapai 56,86%

Menteri Pertahanan (Menah) Juwono Sudarsono mengemukakan, penyerapan anggaran Departemen Pertahanan (Dephan)/TNI, Tahun Anggaran (TA) 2008 mencapai 56,86 persen dari alokasi anggaran yang disediakan yakni Rp35,03 triliun.

Usai rapat pertanggungjawaban keuangan Dephan/TNI di Jakarta, Rabu, ia mengatakan, pada TA 2009 pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp127 triliun tetapi hanya diberikan Rp35,03 triliun atau turun sekitar Rp1,36 triliun dibanding TA 2008 yang mencapai Rp36,32 triliun.

Alokasi anggaran tersebut, diberikan kepada Mabes TNI (Rp4,2 triliun), Mabes TNI Angkatan Darat (Rp17 triliun), Mabes TNI Angkatan Laut (Rp5 triliun) dan Mabes TNI Angkatan Udara (Rp3,4 triliun) dan Dephan sekitar Rp5,2 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp5,2 triliun sekitar Rp1,1 triliun adalah rupiah murni, uang muka Kredit Ekspor (KE) Rp1,2 triliun dan PHLN sekitar Rp2,8 triliun.

"Hingga semester pertama 2008, jumlah anggaran yang sudah disalurkan sekitar Rp9,3 triliun atau 56,86 persen," ungkap Juwono.

Pada kesempatan terpisah, Irjen Dephan Safzen Noerdin mengatakan, penyerapan anggaran masih bisa ditingkatkan hingga 70 persen.

"Masih bisa ditingkatkan hingga 70 persen, sehingga pengadaan alat utama sistem senjata, baik yang menggunakan rupiah murni maupun Kredit Ekspor (KE) dapat direalisasikan secara cepat, tepat guna dan tepat sasaran," katanya.

Undangan

Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Dalam rangka meningkatkan rasa persaudaraan ,maka kami Keluarga Besar Ikatan Keluarga 872 (Angkatan Laut) mengundang kepada seluruh teman-teman Ikatan Keluarga Besar 872 (AD,AL dan AU) beserta keluarganya untuk hadir dalam rangka Syukuran dan Halalbihalal yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tgl : Minggu,11 Januari 2009
Pukul : 08.00 Wib
Tempat : Gd.Bima Komplek Kesatrian Grup "C" PasPamPres
Lawang Gintung Bogor
(untuk info lebih lanjut hubungi: Letkol Eko Satrio Telp 085695123456)

Wassalamu'alaikum Wr.Wbr.

Keteledoran atau Kesengajaan?

Oleh Abdurrahman Wahid*
Pada suatu ketika, penulis artikel ini diminta berkampanye untuk pilkada di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Ketika asyik berkampanye di atas panggung, penulis ini ditanya orang.

“Mengapa Anda setuju dengan ajaran GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia)?” Penulis artikel ini menjawab bahwa ia tidak mengenal ajaran GAI, juga ajaran Muhammadiyah, al-Wasliah, dan lain-lainnya.

Ia mempertahankan GAI, karena ia mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan dalam berpikir, bertindak, juga mengikuti gerakan apa pun. Jadi, ia bukan mempertahankan GAI, karena hanya tahu sedikit tentang gerakan tersebut, melainkan melaksanakan perintah UUD 1945.

Maka, tidak seperti disangkakan orang bahwa penulis artikel ini mendukung paham atau ajaran mana pun. Peristiwa yang terjadi di Muara Teweh itu juga diikuti tiga orang penting, yaitu calon bupati/kepala daerah dari PKB (dan yang akhirnya menang lagi), anggota pengurus PPKB (Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa) dari Kalimantan Selatan, dan seorang pengamat dari gereja Katolik yang datang dari Jakarta khusus untuk menyaksikan sendiri ”politik”yang dimainkan penulis artikel ini.

Artinya, penulis artikel ini membuka diri terhadap ”pandangan luar”. Dengan demikian, keterbukaanlah yang menjadi ukuran tunggal bagi tindakan penulis artikel ini. Dengan demikian, kejujuran sikap dan keterbukaan pandangan harus menjadi ukuran tunggal dalam menimbang tindakan-tindakan politik.

Penulis artikel ini selamanya membagi segala yang dilakukan/diambil PKB, sudah tentu dalam hal ini (para warganya) dalam dua macam tindakan. Pertama, yang dilakukan untuk kepentingan perorangan para warga PKB tersebut. Kedua, tindakan yang dilakukan atau diambil untuk kepentingan orang banyak.

Dalam hal ini termasuk juga kepentingan perorangan yang sesuai tujuan menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran bangsa serta negara. Ternyata, dari hasil pengamatan penulis artikel ini, banyak sekali tindakan yang diambil warga PKB hanya berdasarkan kepentingan pribadi/perorangan para pengurus.

Inilah pangkal persoalan dalam kemelut yang dihadapi PKB saat ini. Jadi, bukan persoalan lain. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti ini ternyata tidak gampang. Semenjak beberapa bulan yang lalu, penulis artikel ini telah mengambil tindakan-tindakan pembersihan di kalangan para pengurus PKB di seluruh Indonesia.

Untuk itu, penulis artikel ini terpaksa membekukan dan mengganti lebih dari empat puluh kepengurusan PKB di segenap tingkatan. Seperti pimpinan anak cabang (PAC) di kecamatan, dewan pimpinan cabang (DPC) di kabupaten/kota, dewan pimpinan wilayah (DPW) di provinsi, serta dewan pimpinan pusat (DPP) di tingkat nasional.

Konsekuensi dari tindakan-tindakan yang diambil itu adalah ”keharusan” untuk menjaga agar supaya hanya orang-orang yang ”bersih” yang berhak mewakili organisasi itu ke dalam dan ke luar. Bahwa hal ini tidak cukup untuk benar-benar ”membersihkan” parpol tersebut, menjadi nyata dalam kemelut yang sekarang sedang terjadi.

Ada semacam campur tangan dari pihak pemerintah dalam hal ini. Intervensi dari luar itu datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Tentu saja mereka berani melakukan hal itu karena didukung ”orang luar”, seperti pengusaha Aksa Mahmud, Aburizal Bakrie, dan sebagainya.

Tragisnya, pelanggaran itu dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Dalam undang-undang parpol ditegaskan bahwa jalannya roda organisasi ditentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) parpol yang bersangkutan.

Padahal, kedua pihak di atas melanggar atau menyimpang dari AD/ART PKB sendiri. Setiap tindakan yang diambil parpol tersebut baru sah jika diambil serempak oleh empat pihak sekaligus, yaitu ketua dan sekretaris dewan syura serta ketua dan sekretaris dewan tanfidz/pelaksana.

Walaupun Menteri Andi Mattalatta menyatakan secara lisan kepada pihak KPU bahwa keputusan dapat diambil atas dasar persetujuannya, dia sendiri mengaku tidak tahu-menahu akan hal itu. Namun, KPU telanjur mengikuti garis tersebut. Hal ini bersifat fatal bagi PKB sendiri.

Keadaan berkembang. Terjadi penolakan dari kader PKB di seluruh Indonesia. Namun, mereka mencari pihak lain dalam lingkungan PKB sendiri untuk saling mendukung. Campur tangan dari luar seperti ini sangatlah mengganggu dan harus segera disudahi atau diubah.

Tentu saja tidak mudah untuk melakukan hal itu. Banyak pertimbangan lain harus digunakan dalam hal ini. Tetapi, kendali dalam tubuh PKB masih tetap berada di tangan lembaga-lembaga yang setia kepada kejujuran dan kebersihan.

Sementara yang menyimpang selalu bersifat perorangan bukannya kelembagaan. Karena itu, keadaan masih bisa di atasi bagi kepentingan PKB sendiri, bukan?[]

Biasanya Pakai Sendok

Suatu hari, Budi seorang mahasiswa ekonomi sedang melakukan riset untuk skripsinya, maka ia pergi ke sebuah restoran terkemuka di jakarta.

Di restoran itu ia melihat setiap pelayan mengantongi sendok di sakunya, lalu ia bertanya

Budi : "Mas, kalo boleh tau kenapa ya anda harus mengantongi sendok di saku anda ?"
Pelayan : "Oh, kalo ini karena menurut riset bos kami, di setiap 5 menit ada satu sendok yang jatuh dan untuk mengambilnya kami butuh waktu 2 menit, jadi kami harus menghemat waktu demi kenyamanan pelanggan dan efisiensi"
Budi : "wah, terima kasih. kalo gitu saya pesan nasi liwet"
Pelayan : "Ok, ditunggu ya"

Lalu saat menikmati makanannya, ternyata sendok budi jatuh. dan dengan cepat sang pelayan memberikan yang baru, akan tetapi budi memperhatikan sesuatu yang aneh pada pelayan itu

Budi : "wah terima kasih, emang bener ni berguna juga mengantongi sendok. tapi saya boleh tanya yang lain tidak ?"
Pelayan : "Apa tu mas ?"
Budi : "Itu kenapa resleting anda diikatkan ke benang ?"
Pelayan : "Oh, kata bos saya ini untuk menghemat waktu"
Budi : (sambil makan) "waktu apa ya ?"
Pelayan : "Iya, jadi setelah saya kencing, kalau pake benang saya tidak usah cuci tangan lagi, kan hemat waktu"
Budi : "Apa tidak susah tu nutupnya ?"
Pelayan : "Susah si, biasanya sih SAYA PAKE SENDOK..."

Pamor Obama Turun 3 Persen

Jakarta - Pamor calon Presiden Amerika dari Partai Demokrat Barack Obama turun. Dibandingkan pesaingnya dari Partai Republik, John MacCain, popularitas Obama anjlok 3 persen.

Demikian hasil survei Reuters yang dikeluarkan hari Minggu 19/10/2008.

Sang peneliti, John Zogby, mengatakan bahwa hal ini merupakan berita bagus untuk MacCain. Hal ini cerminan dari hasil debat kandidat calon presiden yang dilakukan Rabu 15 Oktober 2008 kemarin.

"Untuk pertama kalinya dalam jajak pendapat perolehan suara MacCain berada di atas 45 persen. Atas hal ini tidak ada petanyaan apa yang telah terjadi," ujar John Zogby seperti dikutip dari Reuters Minggu (19/10/2008).

Zogby menambahkan, posisi MacCain menjadi kuat dengan dukungan yang diberikan oleh pendukung partai Republik, dimana sembilan dari sepuluh pemilih telah kembali memilihnya. Selain itu MacCain juga mendapatkan dukungan dari pemilih independent yang baru akan memutuskan pilihannya pada tanggal 4 November nanti. Sedangkan untuk pemilih independen Obama turun delapan point setelah sebelumnya sempat mencapai enam belas point.

Menurutt Zogby jika hal ini terus berlanjut maka perang MacCain dan Obama semakin seru.

"Jika tren ini berlanjut, ini akan menjadikan indikasi dinaikkannya "bendera merah" untuk Obama. Ini akan menjadikan kepercayaan diri untuk mengeluarkan strategi sesungguhnya" sebut Zogby.

Namun beberapa lembaga survei nasional lainnya memberikan keunggulan kepada Obama sebanyak dua digit. Hal ini dengan anggapan bahwa Obama mampu memanajerial perekonomian yang tengah tersendat dan tidak menyukai serangan MacCain pada minggu lalu

Survei NLC: SBY Melesat Salip Megawati

JAKARTA, KAMIS - Pamor calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah menyalip capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

SBY bergerak naik tujuh poin, dari 27 persen pada bulan Juli menjadi 34 persen menjadi bulan September. Sebaliknya, posisi Mega anjlok dari 28 persen pada bulan Juli menjadi 22 persen di bulan September. Sementara itu, pamor capres Partai Gerindra Prabowo Subiakto naik 4 persen, dari 11 persen pada bulan Juli menjadi 15 persen pada bulan September.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh National Leadership Center (NLC) bekerja sama dengan lembaga survey dunia Taylor Nelson Sofress. Survey komprehensif ini dilakukan mulai dari 15-26 September 2008 di 30 provinsi, dari tingkat pedesaan hingga perkotaan.

Survei ini menggunakan metode systematic random sampling dengan sampling error kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.Sementara itu, pamor-pamor tokoh lainnya, seperti Sri Sultan Hamengkubowono IX, Wiranto, Abdurrahman Wahid, Jusuf Kalla, Sutiyoso, Soetrisno Bachir, Akbar Tandjung, Surya Paloh, dan Amien Rais juga mengalami penurunan.

Sri Sultan turun 2 persen, dari 6 persen menjadi 4 persen, Wiranto turun 1 persen, dari 5 persen menjadi 4 persen, Gus Dur turun 1 persen, dari 4 persen menjadi 3 persen.Selanjutnya, Jusuf Kalla turun 1 persen, dari 2 persen menjadi 1 persen, Sutiyoso tetap satu persen, sedangkan calon lainnya NLC tidak memiliki data yang lengkap.

Menurut Presiden Direktur NLC Taufik Bahaudin, pihaknya tidak meneliti penyebab turunnya pamor para tokoh tersebut. Namun, Taufik mengatakan, survey tersebut setidaknya menunjukkan ada yang salah dengan strategi kampanye.

"Seperti PDIP, apakah semboyan partai wong cilik yang diusung Megawati itu masih sesuai? Apakah strategi memasang gambar Bung Karno di belakang Megawati ketika berpidato masih efektif?" kata Taufik kepada Kompas.com, Kamis (9/10) di Jakarta

TNI Siap Revisi Renstra 2009-2014

Surabaya - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, TNI siap melakukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014, jika dampak krisis keuangan global benar-benar berpengaruh terhadap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dari mancanegara melalui fasiitas Kredit Ekspor.

Ditemui ANTARA News usai jumpa wartawan di Dermaga Ujung, Surabaya, Minggu, Djoko Santoso mengatakan, hingga saat ini belum ada indikasi krisis finansial global yang berawal dari krisis finansial di Amerika Serikat (AS), berdampak terhadap pengadaan alutsista TNI untuk Renstra 2005-2009.

"Hingga kini belum ada indikasi, termasuk dari bank-bank pemberi pinjaman untuk alutsista TNI dari luar negeri, yang menyatakan telah terkena imbas krisis finansial global. Namun, ini tetap kita pantau dan waspadai perkembangannya," kata Djoko.

Dampak krisis keuangan AS yang merembet hingga luar AS dan Eropa, sangat dimungkinkan berpengaruh terhadap pengembangan kekuatan TNI ke depan.

"Kalau krisis itu benar berdampak pada pengembangan kekuatan TNI, maka itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi," katanya.

Namun, TNI tidak akan berkecil hati karena dalam sebuah peperangan tidak hanya ditentukan oleh kehebatan alutsista yang dimiliki tetapi lebih pada kekuatan moral dan militansi personel TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang profesional."Alustsista memang penting dalam sebuah peperangan, tetapi peperangan dimenangkan oleh manusiannya. Jadi, TNI tidak kecil hati, kami akan meningkatkan militansi, semangat juang, dan menajamkan prioritas dalam pengadaan alutsista," tutur Panglima TNI.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengungkapkan krisis keuangan global dapat mengancam kelangsungan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsita) TNI dari luar negeri terutama dari Amerika Serikat (AS).

Juwono mengatakan, meski dampak krisis keuangan global tidak langsung berdampak siginfikan bagi Indonesia, namun bukan berarti tidak mengancam keberlangsungan pengadaan alutsista TNI dari mancanegara, apalagi jika tingkat suku bunga kredit mencapai lebih dari delapan persen.

"Setiap satu poin kenaikan, berpotensi menambah jumlah uang yang harus kita bayarkan. Kami hanya bisa berharap suku bunga kredit tidak melonjak lebih dari delapan persen, karena akan berpengaruh terhadap pengadaan alutsista yang menggunakan Kredit Ekspor (KE)," ujarnya.

Juwono mengemukakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan suku bunga kredit selama enam bulan ke depan terkait adanya pengetatan kredit di AS.

"Termasuk memantau sejumlah bank-bank asing seperti BNP Paribas, Fortis yang kerap menjadi `lender` (pemberi pinjaman) bagi pengadaan alutsista TNI dari mancanegara, yang terkena dampak pengetatan kredit," kata Juwono menambahkan.

Berdasar catatan Departemen Keuangan (Depkeu), selama 2002-2006 terdapat 104 kontrak pengadaan yang sudah ditandatangani "loan agreement"-nya termasuk pengadaan enam Sukhoi baru yang akan datang bertahap pada 2008-2009.

Sementara itu, 26 kontrak pengadaan belum ditandatangani "loan agreement"-nya yakni dua kontrak (2002), satu kontrak (2003), enam kontrak (2004), 15 kontrak (2005) dan tiga kontrak pada 2006.