Waspadai Upaya Mengkriminalisasi Boediono dan Sri Mulyani!

Jakarta - Gerakan dan berbagai upaya mengkriminalisasi Boediono dan Sri Mulyani semakin terlihat. Patut dicurigai bahwa gerakan ini merupakan cara para koruptor melakukan perlawanan balik.

"Orang seperti Pak Boediono dan Sri Mulyani adalah justru pejuang-pejuang antikorupsi terdepan. Maka mengkriminalisasi keduanya, patut dicurigai sebagai cara para koruptor melawan balik (corruptors fight back)," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan KKN, Denny Indrayana saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (6/2/2010) malam.

Menurut Denny, ribut-ribut politik terakhir terkait Century merupakan pertarungan lanjutan pemilu 2009. Masalah century yang sebenarnya bisa dilihat lebih jernih, sudah sangat dipolitisasi dan dibelokkan menjadi senjata politik untuk menjatuhkan pemerintah.

"Kelompok- kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu ataupun kecewa dengan pembagian kekuasaan pasca pemilu, terus mengupayakan peningkatan daya tawar politik untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan," kata dia.

Politisasi kasus ini semakin memperlihatkan ada upaya untuk mengkriminalisasi Boediono dan Sri Mulyani. Upaya kriminalisasi itu dengan menggiring ke arah tuduhan isu korupsi. "Orang seperti Pak Boediono dan Sri Mulyani adalah justru pejuang-pejuang antikorupsi terdepan kok malah akan dikriminalisasi dengan tuduhan korupsi yg sama sekali tak bisa dibuktikan," kata Denny.

Denny mengingatkan kepada semua pihak bahwa Pemilu 2009 sudah usai. "Pemilu 2009 sudah usai, karena stop politisasi Century," tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota Pansus dari beberapa partai politik menyimpulkan bahwa kasus Century merupakan tanggung jawab Sri Mulyani dan Boediono sebagai ketua dan anggota KSSK. Akhir-akhir ini muncul dorongan agar Boediono mundur sebagai Wapres dan Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan. Isu reshuffle kabinet juga menyeruak hebat.

Pelanggaran Terbesar Keputusan Bailout Century adalah BI

JAKARTA - Keterangan Fraksi Partai Golkar (FPG) ini, tampaknya, bakal membuat telinga Demokrat makin panas. Anggota Pansus Bank Century Ade Komarudin menyatakan, FPG saat ini mulai menyusun draf rekomendasi awal pemeriksaan pansus Century.

Dalam draf itu, FPG mulai menjelaskan posisi pelanggaran kasus Century, termasuk pihak-pihak yang diindikasikan terlibat. ''Golkar sekarang punya draf. Itu masih akan berkembang sesuai fakta-fakta baru yang ada,'' kata Ade saat ditemui di ruang FPG, Jakarta, kemarin (5/2).

Menurut dia, memang belum saatnya hasil draf itu disampaikan kepada publik. Namun, setidaknya draf sementara FPG tersebut menyimpulkan bahwa pelanggaran terbesar keputusan mem-bailout Century ada pada Bank Indonesia. Bank sentral itu paling dominan melanggar, mulai proses merger hingga turunnya fasilitas peminjaman jangka pendek (FPJP). ''Tujuh puluh persen pelanggaran BI ada pada Century,'' tegas Ade.

Pelanggaran yang dimaksud adalah kelalaian BI dalam mengawasi proses merger Bank CIC, IFI, dan Danpac menjadi Bank Century. Dalam proses FPJP, pelanggaran terbukti dalam rekaman Rapat Dewan Gubernur 13 November 2008 yang membahas perubahan Peraturan Bank Indonesia khusus untuk Century.

Siapa saja pejabat BI yang terlibat pelanggaran itu? Ade tidak menjelaskan. Namun, kata dia, keterangan dan rekaman yang disampaikan kepada publik sudah bisa membuktikan siapa saja yang melanggar.

''Kalau yang tercantum di dalamnya, siapa yang dominan di rekaman,'' ujarnya memberi gambaran. Bisa jadi, gubernur BI saat itu, yakni Boediono, beserta sejumlah deputi gubernur BI masuk dalam pelanggaran tersebut.

Di luar BI, FPG menilai 30 persen pelanggaran dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi (KK). Menurut Ade, posisi ketua KSSK paling krusial dalam menetapkan bailout Bank Century.

Posisi KSSK memang diatur dalam UU BI dan Perppu JPSK Nomor 4/2008. Namun, tidak ada satu pun ketentuan UU yang mengatur posisi KK. ''Ketua KSSK itu kan pemegang veto. Kalau dia tidak ada, (bailout) nggak akan jadi,'' ungkapnya.

Berdasar jadwal yang disusun pansus, penyampaian pandangan awal dijadwalkan berlangsung Senin (8/2). Ade menegaskan, posisi draf rekomendasi awal masih akan terus berkembang menyesuaikan dengan fakta-fakta baru. ''Draf itu tidak akan berubah. Hanya, kami masih melihat fakta dan data-data baru,'' katanya.

Sebagaimana diketahui, Golkar merupakan salah satu partai koalisi yang terang-terangan berbeda pandangan terkait pemeriksaan Century. Bersama Partai Keadilan Sejahtera, keduanya memiliki posisi kritis untuk mengungkap masalah Century.

Sebelum Golkar, PKS lebih dulu menyampaikan rekomendasi awal. PKS mencatat ada 18 pelanggaran dalam kasus Century. Pelanggaran itu mulai proses merger Bank Century, pengubahan peraturan Bank Indonesia, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek, serta bailout. Mereka belum menentukan apakah itu merupakan bentuk pelanggaran administrasi, pidana korupsi, perbankan, atau tata negara.

Sementara itu, Fraksi Partai Hanura (FPH) juga telah mengeluarkan kesimpulan sementara. Yaitu, dalam kasus Bank Century, unsur-unsur yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi sudah terpenuhi. ''Total kami temukan 62 penyimpangan. Soal aliran dana ke mana saja, itu masih diproses di pansus,'' ujar Sekretaris FPH Akbar Faisal.

Lalu, siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam skandal Century itu? Dia menyatakan terdapat 10 pihak. Yaitu, manajemen Bank CIC, manajemen lama Century, manajemen baru Century, pejabat BI periode akuisisi dan merger, pejabat BI pascamerger dan pemberian FPJP, serta pejabat BI dalam proses pemberian PMS.

Selanjutnya, pejabat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), pejabat UKP3R, pejabat Komite Koordinasi (KK), dan Pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). ''Jadi, upaya perampokan dana bank secara berlanjut ini melibatkan banyak pihak,'' ungkapnya. Hanya, Hanura belum bersedia menyebutkan tokoh-tokoh yang bersangkutan secara langsung.

Di tempat terpisah, sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola memprediksi, bila Boediono jatuh, baik karena impeachment maupun mengundurkan diri, ada dua kandidat kuat yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden. Yakni, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa.

Meski begitu, menurut Thamrin, Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- sebenarnya hanya mengincar posisi Menkeu. Motivasinya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya.

''Walapun Ical calon kuat, saya pikir dia tidak menyasar posisi Wapres. Yang dia sasar adalah posisi Menkeu. Sebab, itu sangat memengaruhi perkembangan bisnisnya. Bukan Ical yang harus jadi Menkeu, tapi seorang yang friendly atau bersahabat dengan dia. Bukan seseorang yang sangat bermusuhan seperti Sri Mulyani,'' jelasnya di gedung DPD, kompleks parlemen, kemarin.

Indikasi itu, ungkap dia, sudah terlihat saat berkembang isu adanya kesepakatan Aburizal dan SBY untuk me-reshuffle posisi Menkeu yang dijabat Sri Mulyani. ''Semua dimulai dari titik itu,'' tegas Thamrin dengan ekspresi serius.

''Bila target Golkar dan Ical adalah Menkeu, bukan Wapres, saya kira target Hatta Rajasa adalah Wapres,'' ujarnya.

Thamrin meyakini Boediono tidak akan bisa mengelak dari skandal Century. ''Boediono saya kira akan kena karena mengubah-ubah aturan BI. Sementara itu, SBY dan Sri Mulyani barangkali tidak. Bukan lewat pansus DPR, tapi penyidikan KPK. Boediono sudah tahu dan sudah siap-siap. Makanya, dia bilang ikhlas (kalau harus dimakzulkan, Red) karena memang akan kena,'' ujarnya.

Tanggapan MA

Mahkamah Agung (MA) menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa berlindung pada kerahasiaan bank dengan menghalangi penyalinan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Pansus Angket Bank Century. Kerahasiaan suatu dokumen bisa diterobos bila ada kepentingan negara yang lebih besar.

''Kerahasiaan dokumen perbankan memang dilindungi, tapi bisa diterobos bila ada kepentingan yang lebih besar. Yakni, kepentingan bangsa dan negara,'' ujar Ketua MA Harifin Andi Tumpa kemarin (5/2).

Karena itu, Harifin meminta BPK bekerja sama dengan pansus karena organ DPR tersebut memiliki kewenangan menyita dan menyalin dokumen apa pun yang berkaitan dengan tugasnya. Kewenangan panitia angket itu diberikan pasal 19 UU No 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR.

Pasal 19 berbunyi, ''Apabila seorang saksi atau ahli tidak suka memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh panitia angket, panitia angket dapat meminta kepada pengadilan negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk menyita dan/atau menyalin surat-surat itu. Kecuali jika surat-surat itu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia tersebut dalam pasal 22 ayat 1 dan 2.''

Harifin menilai, solusi tersebut jauh lebih baik bila dibandingkan dengan MA harus mengeluarkan fatwa. Sebab, fatwa MA hanya berupa pendapat orang kedua atau second opinion yang tidak bersifat mengikat sehingga dapat diabaikan BPK. Sedangkan penetapan pengadilan bersifat memaksa sehingga BPK tidak berhak menolak atau menghalangi. (bay/pri/dyn/noe/oki/iro)

Otak Pembobol ATM dan Rekening Nasabah Diduga Lari ke Hongkong

JAKARTA - Dalang sindikat pembobolan ATM dan rekening nasabah perbankan saat ini diduga sudah lari ke luar negeri. Tim khusus yang dipimpin Direktur II/Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Radja Erizman sudah meminta bantuan Interpol untuk melacak.

''Kami menduga ada dua (pelaku) yang terbang ke Hongkong,'' kata Radja Erizman kemarin (5/2). Mabes Polri telah mengirimkan red notice ke Interpol. ''Kami berharap, ada bantuan internasional untuk segera menangkap mereka,'' tutur mantan Kapolres Depok itu.

Dua tersangka yang diduga lari ke Hongkong itu merupakan warga Indonesia. Mereka berinisial T dan H. ''Saya tidak bisa menyebutkan nama lengkapnya,'' kata Radja.

Selain itu, polisi memburu seorang pelaku yang berkewarganegaraan asing dengan inisial M. Dia merupakan warga Negara Bulgaria. ''Dia itu ahli IT (information technology, Red) dan punya kemampuan membobol kartu kredit secara profesional,'' terang Radja.

M juga diduga telah melarikan diri ke luar negeri. ''Dari pengakuan tersangka yang lain, dia memang mempraktikkan ilmunya di Indonesia,'' kata Radja.

Polri dan Interpol selama ini sudah bekerja sama secara harmonis. ''Interpol punya akses di setiap negara,'' ujarnya.

Berdasar pelacakan tim yang dipimpin Radja, Polri menemukan dua jaringan pembobol rekening nasabah bank di Bali. Kedua jaringan itu dipimpin F dan S yang beroperasi dengan cara berbeda. ''F bermain dengan kartu kredit, sedangkan S menggunakan skimmer (alat pengganda kartu ATM),'' katanya.

Berdasar informasi yang dihimpun Mabes Polri, S beroperasi sejak setahun lalu, tepatnya Oktober 2008. Sebagai pembobol ATM bank, S memiliki anggota belasan orang. Hingga kini, baru tujuh anggota sindikatnya ditangkap. ''Kekuatan jaringan mereka bisa menarik Rp 540 juta setiap hari,'' jelas Radja.

Hingga kini, Polri menahan 37 tersangka pembobol rekening yang tersebar di berbagai daerah. Kemarin (5/2) sembilan orang di antara mereka dipertontonkan di hadapan wartawan. ''Kami belum berani menyatakan ini terkait jaringan internasional. Kita tunggu tertangkap dulu,'' ujar mantan Kapolres Tangerang itu.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menambahkan, modus pembobolan dana nasabah bank di lima wilayah operasi berbeda-beda. Para tersangka yang tertangkap beraksi di Jakarta, Bali, Samarinda, Jogjakarta, dan Pontianak.

Untuk wilayah Bali, kata Edward, para tersangka menjalankan aksi dengan memasang skimmer dan kamera pengintai untuk mencuri data digital kartu maupun nomor PIN (personal identification number) ATM nasabah. Selanjutnya, kartu diduplikasi. Lantas, dilakukan penarikan secara tunai dana nasabah atau ditransfer ke rekening tersangka.

Soal modus di Jakarta, selain memasang skimmer di mesin ATM, tersangka mencuri data kartu ATM lewat mesin electronic data capture (EDC). Alat itu biasa digunakan di pusat-pusat perbelanjaan.

Di Samarinda, tersangka mencuri data nasabah lewat EDC, kemudian memalsukan kartu debit nasabah. Selanjutnya, mereka memanfaatkan mesin EDC di hotel untuk menguras dana nasabah.

Di wilayah Jogjakarta, pelaku me-mark up (menggelembungkan) transaksi dengan menggunakan mesin EDC. ''Misalnya, kita beli baju Rp 200.000, kasir menambahkan satu nol menjadi dua juta. Ini tentunya ada kerja sama dengan pemilik mesin atau pegawai toko,'' ungkapnya.

Sedangkan di Pontianak, lanjut Edward, pelaku memasang alat penjepit di dalam mesin ATM untuk menahan kartu. Setelah kartu tersebut tersangkut, pelaku berpura-pura membantu korban dan menyarankan menghubungi nomor call center -padahal, itu palsu. ''Operator gadungan kemudian meminta nomor PIN ATM nasabah. Lantas, kartu diduplikasi dan dana dikuras,'' katanya.

Mantan tenaga ahli Lemhanas itu membenarkan informasi bahwa seorang pegawai outsourcing Bank Danamon berinisal AS sudah ditahan. AS ditangkap di Bandung. Dia menjadi orang ''dalam'' kedua yang ditangkap setelah seorang pegawai (supervisor) BCA. ''Jadi, ada dua oknum pegawai perbankan. Yang satu supervisor, yang satu lain lagi (pegawai) outsourcing,'' jelas Edward. (rdl/dwi)

Tafsir Jejak Guru Bangsa

ADA empat patung Gus Dur di Studio Mendut, Mungkid, Kabupaten Magelang. Dari keempat karya seniman lima gunung itu semuanya memvisualkan Gus Dur, meski hakikatnya berbeda. Sosok mantan Presiden ke-4 RI itu dieksplorasi dan diterjemahkan berbeda-beda.
Setidaknya itu juga mewakili sikap pluralisme KH Abdurahman Wahid yang selama ini dikenal gigih mengemas keragaman dan keberagamaan menjadi harmoni di negeri ini.

Pameran patung dan lukisan itu adalah bagian dari peringatan 40 hari meninggalnya Sang Guru Bangsa. Pembukaan acara pameran bersamaan dengan ulang tahun ke-55 pemilik Studio Mendut, Sutanto Mendut, kemarin.

Kecerdasan pikiran dan pandangan keilmuan Gus Dur digambarkan oleh Pemahat Keron Sawangan Sujono dalam sebuah patung yang bertabur kaligrafi. Patung setengah badan, berkepala Gus Dur lengkap dengan kacamata tebalnya.

Patung yang berjudul ”Gladiator Gus Dur” di bagian tubuhnya bertuliskan kaligrafi penggalan ayat Alquran, ”Afala Tadabbarun” (apakah kamu tidak mengamati/ menganalisis), ”Afala Ta’qilun” (apakah kamu tidak memakai akal), dan ”Afala Tatafakkarun” (apakah kamu tidak berfikir).

”Ini sebuah refleksi paling mendalam dari Gus Dur. Sebagai sosok yang cerdas dan kritis,” kata Sujono seniman dari Keron Sawangan.
Kecerdasan mata hati bapak pluralisme diungkapkan dalam karya patung Cipto. Patung wajah Gus Dur bertubuh Buddha dengan sikap semedi, di dadanya ada lubang lampu berwarna hijau, pengkarya memberinya judul ”Mata Hati Gus Dur”.

”Sebagai umat Islam, Gus Dur mengagumi sosok Buddha Gautama yang penuh cinta kasih kepada sesama manusia dengan ajaran kearifan hidup dengan alam semesta,” kata Cipto, pegiat seni di Komunitas Seniman Borobdur Indonesia (KSBI).

Pemahat Lereng Merapi Ismanto menampilkan karya ”Gunung Gus Dur”. Dia mengkolaborasikan wajah Semar dan Gus Dur. Kemudian di tubuhnya dia memahat relief berbagai macam binatang yang hidup di hutan. Termasuk pohon-pohon dan rumba-rumbanya.
”Semar sebagai sosok sang pamomong, begitulah Gus Dur yang menggembala masyarakat di negeri ini. Dia memperjuangkan kepentingan wong cilik, wong ndesa kaum terpinggirkan. Dekat dengan masyarakat kecil,” katanya.

Karya lainnya, milik Syamsudin berjudul ”Presiden di Sarang Penyamun”. Gus Dur divisualkan sedang nungging kemudian di dadanya bertuliskan kaligrafi, Islam rahmatan lil alamin. Sebuah simbol humanisme dan pluralisme terlihat dalam karya itu.

Ada juga karya menggelitik, yakni lukisan kaca karya Nugroho yang berjudul ”Gus Dur Juara Satu Surga”. Wajah Gus Dur dikelilingi seluruh mantan Presiden RI. Di antara presiden itu yang dianggap nomor satu masuk surga adalah Gus Dur.
Mami Kato, istri Petinggi Komunitas Lima Gunung, mempersembahkan karya lukisan berjudul Gus Dur itu Saja. Wajah bapak demokrasi itu dikelilingi binantang melata cicak dan buaya.

Acara itu juga dihadiri antara lain Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Gus Yusuf, mantan Mendagri H Mardiyanto, Deddy Langgeng, penyair perempuan Dorothea Rosa Herliany. Dalam kesempatan tersebut, budayawan Soetrisman juga merayakan ulang tahun berbarengan dengan Sutanto.
Gelar karya kali ini, kata Sutanto, bertemakan ”Kontro-tesis Gusdurisme”. Komunitas gunung menerjemahkan sebagai Guru Bangsa yang mendidik masyarakat lebih cerdas, memiliki jiwa pemberani, menegakkan demokrasi, pejuang humanisme dan pluralisme.

”Komunitas Gunung bukan beraliran Gusdurian. Kami di tengah-tengah di antara pendukung dan mereka yang berseberangan. Kami mengikuti beliau karena mampu menerjemahkan Islam rahmatan lil alamin untuk kedamaian dunia ini,” katanya. (Sholahuddin al-Ahmed-60)

Sukseskan Pertemuan SBY-Obama

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan lawatan Presiden AS Barack Hussein Obama lebih bersifat nostalgia, Indonesia harus dapat menggunakan hal ini untuk hal-hal yang bersifat strategis.

"Dalam ranah politik internasional, kunjungan simbolik dapat bermakna strategis bila negara tuan rumah dapat memainkan perannya dengan baik," kata guru besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Anak Agung Banyu Perwita, Sabtu (6/2/2010) kepada Kompas.com.

Dia mengatakan, Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri harus mampu mengajukan agenda kerja sama Indonesia-AS yang lebih erat. Perwita mencontohkan, di bidang lingkungan hidup, pemerintah bisa mengajukan financial assistance dengan membuat skema tertentu. Di bidang militer, Indonesia juga dapat mengajukan restrukturisasi persenjataan dan program peningkatan kapasitas tentara Indonesia.

Menurut Perwita, dari perspektif AS pun, kunjungan ke Indonesia tentunya tak sekadar nostalgia belaka. Dosen Unpar ini memperkirakan ada agenda ekonomi di balik lawatan mantan Senator Illinois tersebut.

Pada kunjungannya ke Indonesia, Obama diprediksi akan mengembangkan pasar ekspor AS ke Indonesia, yang saat ini dibanjiri produk China. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia, dan negara-negara di Asia Tenggara, telah melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China pada 2010.

Pendapat senada disampaikan Profesor Riset LIPI, Dewi Fortuna Anwar. Menurutnya, AS saat ini tengah kewalahan akibat banjirnya produk China di pasar Asia.

Saat ini AS, lanjutnya, berusaha lebih keras untuk menggarap pasar Asia. Pada periode pemerintahan Bush, AS terlalu fokus pada perang Irak sehingga China leluasa merambah pasar Asia. Sebaliknya, Indonesia tidak dapat berharap banyak di bidang ekonomi pada lawatan Presiden Obama.

"Dampak ekonomi tak terlalu menggembirakan, terutama jika kita berharap AS membuka pasar ekspor bagi produk Indonesia. Saat ini perekonomian AS sedang lunglai. Daya beli warga AS juga menurun," ujarnya.

Dikatakan Dewi Fortuna, ciri khas pemerintahan Partai Demokrat adalah perfeksionis. Mereka berusaha melindungi pasar dalam negeri, dan memerhatikan nasib buruh dan petani.

Hingga saat ini, detail agenda Obama belum diketahui. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, tim pendahulu AS telah datang ke Indonesia guna mempersiapkan agenda Obama secara teknis.

Dikatakan Marty, selain rencana teknis seperti jadwal dan tujuan, tim Presiden Obama juga mempersiapkan hal-hal substansial, yaitu penyusunan perjanjian kemitraaan secara komprehensif yang akan ditandatangani pada saat kunjungan bilateral kedua negara.

"Sejauh ini tidak ada masalah-masalah yang mengganjal dalam kedua persiapan tersebut," kata Marty.