144 Prajurit TNI di Papua Idap HIV/AIDS

KOMPAS.com - Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura, Papua, mencatat hingga Mei 2010 ada 144 prajurit Kodam XVII/Cenderawasih yang positif mengidap virus HIV/AIDS.

Kepala rumah sakit tersebut Dr Yenny Purnama mengemukakan di Jayapura, Kamis (12/8/2010) dari 144 prajurit TNI yang positif mengidap HIV/AIDS itu empat diantaranya telah meninggal sedangkan yang lainnya masih menjalani perawatan dan sudah diserahkan ke Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Papua.

"Bagi prajurit yang positif mengidap HIV/AIDS mendapat perawatan intensif dari Kodam dengan memberikan obat secara rutin," jelasnya.

Ketika disinggung mengenai perlakuan terhadap prajurit yang positif terjangkit HIV/AIDS, Yenny Purnama mengemukakan, saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan pihak Kodam tidak pernah membatasi ruang lingkup mereka.

"Mereka tetap menjalankan tugas sebagai prajurit karena kami tidak ingin ada stigma terhadap mereka," ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran TNI terutama di tempat-tempat yang paling rentan terkena HIV.

"Kita selalu memberitahu dan mengimbauan kepada prajurit TNI dengan cara turun langsung ke lapangan," tandasnya. Ia menghimbau kepada semua prajurit untuk mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan dirinya terinfeksi HIV/AIDS.

Politisi Bermental Bandit dan Artis

Jakarta - Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan formula calon terpilih dengan suara terbanyak untuk Pemilu 2009, akhir Desember 2008, dalam kolom ini saya menyambutnya dengan judul: Selamat Datang Bandit dan Artis. Dengan judul itu, saya hendak menegaskan, sistem pemilu baru hanya akan menghasilkan DPR yang diisi oleh para bandit dan artis.

Bandit adalah orang-orang yang merasa terhormat, namun sesungguhnya memiliki karakter jahat. Mereka kaya harta dan atau punya kuasa, sehingga ditakuti. Sangat mungkin mereka sering melakukan tindakan kriminal, tapi tidak ketahuan. Mereka tokoh, yang dengan harta dan kuasa, mudah meraup suara dalam pemilu.

Sedang artis adalah orang-orang terkenal karena aktif di panggung hiburan. Meskipun kemampuan seninya kadang terbatas, mereka cukup dikenal oleh masyarakat. Popularitasnya lebih banyak ditopang oleh televisi. Sama dengan bandit, di antara para artis memang ada yang punya minat politik, namun sebagian besar hanya memanfaatkan peluang pemilu saja.

Perkiraan saya tidak terlalu salah. Tidak semua anggota DPR terpilih hasil Pemilu 1999 berkarakter bandit dan artis. Namun kita menyaksikan, dari 70-an persen muka baru, kita menemui nama-nama asing; tak dikenal secara nasional, tapi sangat berpengaruh di lokal. Atau sebaliknya, namanya populer di seantero Nusantara, tetapi kita tidak tahu apa aktivitas sosial politiknya selama ini.

Dengan karakter anggota Dewan seperti itu, maka sebetulnya kita tidak perlu heran apabila pada tahun pertama keanggotaannya sudah kelihatan betapa buruk kinerjanya. Bayangkan saja, untuk rapat paripurna yang dilakukan pada awal dan akhir masa persidangan (rata-rata tiga bulan sekali) saja, mereka banyak membolos, apalagi untuk rapat-rapat lain yang jarang terpublikasi.

Beberapa pembolos berkoar, meskipun dirinya sering membolos dalam rapat peripurna, tapi mereka mengaku aktif dalam rapat komisi, rapat pansus, rapat panja atau rapat-rapat Dewan yang lain. Tetapi percayalah, jika data-data kehadiran rapat-rapat khusus itu dibuka, mereka akan kecele. Pada rapat-rapat khusus tersebut, pembolosnya justru lebih banyak.

Karena aktivitas pokok anggota Dewan adalah rapat, maka ketika banyak anggota yang membolos dalam rapat, dengan sendirinya fungsi-fungsi dewan tidak berjalan. Lihatlah, fungsi legislasi sangat rendah. Nyaris tidak ada undang-undang penting yang disahkan. Jika pun ada, itu lebih merupakan melanjutkan pekerjaan DPR sebelumnya.

Fungsi anggaran DPR periode ini melihatkan dua fenomena menggelikan: pertama, menyetujui apa saja yang dikehendaki pemerintah, dan; kedua, sebagai imbal baliknya, mereka meningkatkan anggaran internal, mulai dari membangun gedung megah, meningkatkan studi banding ke luar negeri, hingga menambah tetek bengek kebutuhan lain.

Fungsi pengawasan tampak hebat, ketika mereka mengusut skandal Bank Century. Namun dalam prosesnya kemudian, rapat-rapat Pansus Bank Century tampak sebagai sandiwara belaka. Sikap kritis dan daya dobrak anggota Dewan tidak berbuah apa-apa, karena tujuan mereka bukan mengungkap skandal, melainkan menaikkan daya tawar untuk menambah harta dan kuasa.

Adakah jalan atau cara agar anggota Dewan lebih bertanggung jawab atas fungsinya sebagai wakil rakyat? Beberapa usulan disampaikan, mulai dari menerapkan presensi dengan mesin pemindai, mengurangi gaji atau honor, hingga melaporkan ke Badan Kehormatan.

Tetapi percayalah, usulan-usulan tersebut jika diterapkan tidak akan berarti apa-apa bagi kinerja Dewan. Sebab ini bukan soal teknis administratif, bukan juga soal keuangan, tetapi soal mental.

Lihatlah, sudah jelas MA memvonis bersalah, tetap saja anggota Dewan itu merasa tidak bersalah, sehingga lebih suka lari ke sana ke mari menjadi buron. Lihat juga, sudah tahu pekerjaan Dewan itu seabrek-abrek, tapi masih ada anggota Dewan yang sibuk show ke sana ke mari.

Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan perusahaan/redaksi.

TNI AL Kerjasama dengan AL Singapura, Luncurkan Radar Surpic

JAKARTA, (PRLM).- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Laut Republik Singapura Rear Admiral Chew Men Leong, Selasa (10/8) di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan kehormatan tersebut untuk meningkatkan hubungan kerja sama Angkatan Laut kedua negara sekaligus menyaksikan demo radar Surveillance Picture (Surpic) 2 Initial Launching.

Dalam demo yang mendapat sambutan meriah dari segenap undangan itu, diskenariokan dengan dua insiden yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Insiden pertama, kapal kargo Singapura MV Sanuki kejadian pada 10 Agustus 2010 pukul 08.00 waktu setempat pada posisi 01 14.36N – 104 09.20E, bahwa sebuah perahu kecil mendekat dengan kecepatan tinggi.

Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Information Fusion Centre (IFC) melaporkan melalui Surpic 2 dan diterima oleh Puskodal Batam yang juga dimonitor oleh Mabes TNI AL. Selanjutnya informasi tambahan tentang MV Sanuki melalui Acces 2 diteruskan ke unsur TNI AL yang tengah berpatroli, yakni KRI Boa-807 untuk melakukan penyelidikan.

Beberapa waktu kemudian terjadi insiden kedua, di mana kapal tanker MV Laut Adriatik berbendera Liberia melaporkan telah mendeteksi sebuah perahu mencurigakan mendekati kapal pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 08.30 waktu setempat pada posisi 01 09.27N 103 42.38E. IFC kemudian juga melaporkan melalui Surpic II yang diterima oleh Puskodal Batam dan diteruskan ke Maritime Security Task Force (MSTF) sehingga dapat menggerakkan unsur Angkatan Laut Singapura RSS Dauntless.

Di sela-sela demo dan peluncuran radar tersebut, Kadispenal mengatakan, Surpic 2 ini dapat difungsikan secara maksimal operasionalnya oleh TNI AL dan RSN pada medio Desember 2010. Surpic merupakan instrumen atau instalasi elektronika radar modern yang dapat memonitor perkembangan situasi di perairan Selat Malaka secara real time.

Acara ditandai dengan penekanan tombol Launching oleh Asops Kasal Laksda TNI Ignatius D.Surarto bersama Commander of Maritime Security Task Force Rear Admiral Jackson Chia, Irjenal Mayjen TNI Junaidi Jahri, Pangarmabar Laksda TNI Marsetio, M.M. serta sejumlah pejabat teras TNI Angkatan Laut lainnya. (Mun/das)***

Hanya Jawab Satu Pertanyaan, Ba'asyir Ceramahi Penyidik

JAKARTA - Selain jaringan Abu Bakar Ba'asyir, Densus 88 Mabes Polri terus menelusuri sel-sel teroris Jawa Barat (Jabar). Berdasar hasil pemeriksaan awal terhadap lima tersangka yang ditangkap di Jawa Barat akhir pekan lalu, ditemukan koneksi dengan jaringan teroris luar negeri.

"Ada keterlibatan warga asing, kini didalami penyidik. Tapi, untuk sementara bisa disimpulkan jaringan itu punya hubungan dengan luar," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Ito Sumardi kemarin (11/8). Secara hierarkis, Densus 88 bertanggung jawab langsung kepada Ito selaku Kabareskrim.

Ada dua koneksi luar negeri yang didalami polisi. "Pertama, kaitan dengan mobil untuk rencana pengeboman yang dibeli dari warga Prancis," papar dia. Pria bernama Andrew itu hingga kini belum tertangkap. Polri sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk Andrew kepada pihak imigrasi.

Jika tidak bersalah dan tanpa sengaja menjual mobil itu, Andrew diminta segera melapor ke kepolisian terdekat. "Kami sudah kontak Interpol," kata mantan Kapolwiltabes Surabaya tersebut.

Mobil Mitsubishi Gallant milik Fahrur Rozi Tanjung itu diduga akan digunakan sebagai casing (sarana) bom berbahan dasar nitrogliserin. Bom tersebut, menurut polisi, sudah diuji coba di perbukitan Sumedang, Jabar.

Teknik yang memanfaatkan mobil tersebut meniru peledakan bom Bali I pada 2002, JW Marriott I (2003), dan Kedubes Australia (2004). Rangkaian yang ditemukan di Cibiru adalah buatan Soghir (tertangkap 23 Juni 2010), residivis perakit bom Kedubes Australia yang satu guru satu ilmu dengan Dr Azhari.

Untuk memuluskan aksi itu, mereka merekrut Kurnia Widodo. Lulusan teknik kimia ITB tersebut membantu peracikan bahan bom. Mereka juga memilih safe house di Cibogo, Subang, Jabar, untuk menyimpan bahan-bahan cair bom.

Polri selama ini juga yakin bahwa peledakan bom JW Marriott 2009 hingga pelatihan militer di Aceh selalu berhubungan dengan koneksi luar negeri (selengkapnya lihat grafis). Termasuk, dugaan keterlibatan Ba'asyir di pelatihan militer Aceh.

Kemarin Ito memastikan Ba'asyir mulai resmi ditahan. Polri yakin 100 persen bahwa Ba'asyir terlibat dalam kelompok yang berlatih ala militer di Jalin, Jantho, Aceh Besar.

Bahkan, menurut mantan koordinator staf ahli Kapolri itu, bukti-bukti aliran dana dari Ba'asyir sudah ada di tangan penyidik. "Ada aliran lewat rekening, ada juga yang langsung (tunai, Red). Detailnya akan jelas di sidang," ungkap dia. Bagaimana sikap bungkam Ba'asyir? Ito tersenyum. "Tidak ada masalah. Itu haknya. Yang jelas, kami punya bukti permulaan yang cukup. Jadi, jangan dibilang rekayasa," ucap dia.

Ba'asyir dikenai pasal 14 jo pasal 7, 9, 11, dan atau pasal 11 dan atau pasal 15 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 13 huruf a, b, dan c UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ancaman maksimalnya adalah hukuman mati dan atau penjara seumur hidup.

Polri juga mengklaim memiliki bukti rekaman saat Ba'asyir melihat video latihan militer di Aceh. Berdasar rekaman itu plus keterangan para tersangka yang sudah ditahan, Ba'asyir ditangkap.

Pengacara Ba'asyir, Mahendradatta, dengan santai menanggapi klaim-klaim polisi. "Bagi kami, itu semua memang sudah ada skenarionya. Dirangkai-rangkaikan supaya ustad kelihatann terlibat," katanya.

Ba'asyir, kata Mahendra, sangat tenang dengan tudingan-tudingan itu. "Beliau siap menjelaskan semuanya di sidang nanti. Bahkan, kalau berani, buka saja video yang diakui polisi itu," ujarnya.

Mahendra menyebut Ba'asyir berpesan agar tak terlalu mengumbar energi untuk berdebat dengan polisi pada Ramadan. "Insya Allah kita gerak lagi setelah puasa," katanya.

Anggota Tim Pengacara Muslim lainnya, Achmad Michdan, menjelaskan, kemarin Ba'asyir disodori 51 pertanyaan. Tapi, hanya dijawab satu, yakni lokasi Ba'asyir diciduk Densus 88. "Yang lain, beliau akan menjelaskan di depan hakim," katanya.

Michdan yang mendampingi Ba'asyir sejak 2002 itu menjelaskan, polisi sempat memutarkan video berdurasi satu jam. "Mereka tanya apakah ustad kenal orang-orang yang ada di sana. Dijawab memang ada yang tahu satu orang, tapi nanti dijelaskan di sidang," ucapnya.

Aktivitas puasa Ba'asyir di tahanan juga lancar. Pendiri Ponpes Ngruki, Sukoharjo, itu berbuka puasa bubur dan sebelumnya menikmati sahur sop kambing. Ba'asyir berada di sel khusus yang dipisahkan dengan tahanan Bareskrim lain.

Secara terpisah, sumber Jawa Pos menjelaskan, Ba'asyir justru rajin menasihati penyidik. Hal itu dilakukan mulai dia ditangkap hingga di sela-sela pemeriksaan. ''Para penyidik yang mendampingi Ba'asyir selalu dapat ceramah," kata salah satu penyidik. Bahkan, menurut Ba'asyir, seorang muslim yang menjadi anggota Densus 88 batal syahadatnya dan bisa dikategorikan murtad.

Mereka dianggap membantu kepentingan Amerika Serikat dan Yahudi dengan agenda kampanye antiterorisme untuk memberangus semangat jihad Islam. ''Ba'asyir selalu menyebut anggota Densus yang muslim mestinya tidak memerangi umat Islam," jelasnya.

Sumber itu juga mengakui Ba'asyir sangat kukuh dengan aksi diamnya. ''Kata Ba'asyir, jangankan berbicara, meminjam alat tulis polisi saja tidak mau karena dianggap haram. Alat itu dipakai untuk membantu memerangi Islam," katanya.

Selain itu, penyidik mempunyai rekaman video ceramah-ceramah Ba'asyir yang selalu mengecam Densus 88 Mabes Polri. Dia lantas menunjukkan salah satu rekaman video dalam ponsel.

Dalam video itu, Ba'asyir berada di atas mimbar dan mengisi pengajian dengan latar bendera hitam. "Hati-hati, jangan hanya karena dolar kalian masuk neraka. Densus 88 yang muslim harus tobat, sebab sudah murtad kalau membantu Amerika dan Yahudi. Batal syahadatnya," kata Ba'asyir dalam video itu.

Di bagian lain, tadi malam situs berita The Star Malaysia melansir laporan penangkapan seorang WNI dan dua warga negara Malaysia. Kepala Polisi Malaysia Tan Sri Musa Hassan mengatakan, ketiganya ditangkap kemarin di Temerloh, Pahang, dan Ampang, Selangor. Ketiga orang itu berusia antara 34-70 tahun. Ketiganya dijerat internal security act karena tercatat bahwa semuanya terlibat aktivitas yang merusak keamanan negara Malaysia.

Menurut The Star, salah satu dari mereka adalah managing director suatu perusahaan dan dua lainnya adalah kontraktor dan marketing executive. Hingga tadi malam pukul 22.30, Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah mengaku belum memiliki data lengkap tentang penangkapan WNI yang diduga bagian dari sel teroris itu. Faiza berjanji mengecek dan menjelaskannya hari ini. (rdl/zul/c2/iro)

RUU Komponen Cadangan RUU Ini Bisa Menjadi Pintu Masuk Teroris

KOMPAS.com — Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan yang tengah direalisasikan Kementerian Pertahanan bisa memberi peluang besar legalisasi bagi milisi dan kaum fundamentalis yang masuk secara individu. Bahkan, bisa dikatakan RUU ini menjadi pintu masuk teroris mendapatkan pelatihan gratis yang dilegalkan pemerintah.

"Dengan RUU ini, terorisme dapat pelatihan gratis setelah itu keluar dan membuat jejaring," ujar Direktur Program Imparsial, Al-Araf, Kamis (12/8/2010), pada jumpa pers yang diadakan di Kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta.

Selain itu, menurut Managing Director Imparsial, Poengky Indarti, 85 persen ancaman pertahanan Indonesia sebenarnya berasal dari dalam negeri, seperti teroris dan separatis. Dengan demikian, bisa dibayangkan jika RUU ini direalisasikan, kelompok-kelompok tersebut bisa masuk ke dalam sistem pertahanan Indonesia.

"Anggota-anggotanya secara individu akan masuk di sini. Ini bisa jadi bungkus legal untuk bersembunyi di balik komponen cadangan," ujarnya kepada para pewarta.

Dengan demikian, RUU Komponen Cadangan ini justru menjadi wadah bagi berkembangnya ancaman di dalam tubuh pertahanan Indonesia sendiri. Karena itu, Imparsial meminta RUU Komponen Cadangan jangan dibuat terburu-buru karena masih banyak persoalan di dalamnya, seperti mekanisme penolakan mengikuti komponen cadangan yang dikabarkan bersifat sukarela, tetapi nyatanya mencantumkan sanksi pidana.

Disunat, Uang Lauk TNI Penjaga Pulau Terluar

VIVAnews - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mempertanyakan temuan indikasi penyimpangan uang lauk-pauk (ULP) prajurit penjaga pulau-pulau terdepan. Para prajurit ini seharusnya menerima Rp40 ribu per hari, namun kenyataannya mereka hanya mendapat Rp23 ribu.

Temuan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 5 Agustus 2010. Tim Kunjungan Kerja Komisi I mengunjungi Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan.

Saat berdiskusi dengan Komandan Lantamal di Belawan, Hayono menemukan ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp23.000, padahal semestinya Rp40.000. “Ini akan mejadi masukan yang akan kami tanyakan kepada Mabes TNI," kata Hayono seperti dilansir laman DPR, Rabu, 11 Agustus 2010.

Komisi I menyatakan akan memperjuangkan tunjangan prajurit di daerah perbatasan ini. Menurut Hayono, ada penyimpangan dalam kasus ini dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI.

Komisi I DPR RI mengharapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan.

Menurut Hayono Isman, konsep ini dibuat dikarenakan keterbatasan anggaran. Meski demikian, kecendrungan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat harus diikuti dengan peningkatan anggaran TNI.