Patung Raksasa Raja Fira'un Ditemukan di Mesir

Metrotvnews.com, Kairo: Para arkeolog menemukan sebuah patung raksasa dari firaun terkenal Mesir, Amenhotep III, di kuil persemayamannya di Kota Luxor, selatan Mesir, menurut dinas purbakala, Selasa (26/4).

Patung setinggi 13 meter tersebut ditemukan terkubur dalam tujuh bagian di kuil persemayaman Amenhotep III di Kom al-Hitan.

Patung itu merupakan salah satu dari dua patung yang ditempatkan di pintu masuk utara kuil dan kemungkinan hancur ketika gempa melanda kota pada tahun 27 SM, menurut pernyataan dinas purbakala.

"Tim arkeolog kini sedang bekerja untuk membersihkan, memulihkan serta mengumpulkan tujuh bagian patung itu. Kepala patung itu juga sedang dicari," tulis pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menyebutkan kembaran patung tersebut akan segera ditemukan. Amenhotep III, yang memerintah Mesir antara tahun 1390 hingga 1352 SM, merupakan ayah dari Akhenaten, sang "Firaun sesat" yang dianggap sebagai pendorong ajaran monoteisme karena ia memberlakukan aturan untuk penyembahan tunggal terhadap Dewa Aten.(Ant/RIZ)

Apa Itu Negara Islam Indonesia?

VIVAnews - Cuci otak merebak di sejumlah kampus. Sejumlah mahasiswa diduga jadi korban cuci otak oleh sekelompok yang mengatasnamakan diri Negara Islam Indonesia. Apa dan bagaimana NII tersebut?

Negara Islam Indonesia atau dulu dikenal dengan nama Darul Islam atau DI bermula dari gerakan politik yang diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949.

Tujuan gerakan ini menjadikan Indonesia negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara.

Dalam perkembangannya, NII menyebar di beberapa wilayah. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

Dalam laman Crisis Center disebutkan para jamaah NII menghalalkan segala cara mulai dari merampok, mencuri, menipu, memeras, merampas atau melacur demi kepentingan negara atau madinah. Hal tersebut disandarkan pada filosofi sesat atas kepemilikan wilayah teritori Indonesia oleh NII, atas dasar proklamasi NII dan kekhalifahan Kartosoewirjo. Selain itu, ditulis dalam laman ini, konsep ini juga untuk mempraktekkan ayat "Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba-Ku yang Shalih."

Di Jawa Barat, gerakan NII diduga berpusat di Pondok Pesantren Al-Zaytun seluas 1.200 hektare di Indramayu yang didirikan Abu Toto alias Syekh Abdus Salam Panji Gumilang. NII ini dikenal dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9).

Akhir-akhir ini, eksistensi gerakan ini kembali muncul dengan data sejumlah mahasiswa dilaporkan jadi korban cuci otak. Bahkan, Kepolisian Daerah Jawa Timur berusaha mengungkap gerakan ini dengan mengejar sejumlah nama yang ditengarai jadi otak perekrut dan pemberi materi doktrin kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Kabar terbaru, ada 15 mahasiswa UMM Jawa Timur yang dikabarkan hilang. Ada yang mengaku setelah direkrut orang tak dikenal, para korban didoktrin untuk tidak percaya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebaliknya digiring untuk meyakini dan percaya NII.

Mantan pengikut NII sekaligus pendiri situs NII Crisis Center, Ken Setiawan menjelaskan metode perekrutan mereka mulai dari pertemanan, lewat teman-teman dekat. "NII punya identifikasi korban, siapa dia, apakah anak orang kaya, sudah diincar," kata Ken.

Mantan anggota NII lainnya, Tikno, menjelaskan hal yang sama bahwa mahasiswa yang berhasil digiring masuk jaringan akan didoktrin untuk menghalalkan segala cara dalam mewujudkan negara Islam di Indonesia. Selain itu, Tikno mengaku didoktrin bahwa semua pimpinan di Indonesia adalah kafir. (umi)

Panglima: TNI Mampu Tumpas Pembajak

VIVAnews - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan, tentara Indonesia memiliki kemampuan menumpas pembajak Kapal MV Sinar Kudus. "Menumpas pembajak, kita bisa," kata Agus di Kantor Presiden, Selasa 12 April 2011

Terkait langkah pemerintah menyelamatkan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera perompak Somalia, Agus mengatakan, pemerintah tetap mengutamakan langkah diplomasi. "Karena keselamatan ABK (anak buah kapal) menjadi hal utama," ujarnya.

Saat ini langkah diplomasi, kata Agus, terus dilakukan antara pemilik kapal, PT Samudera Indonesia Tbk dan pemerintah. "Sama-sama bernegosiasi," kata dia.

Panglima menambahkan, memang ada opsi lain yang disiapkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan ABK Kapal MV Sinar Kudus. "Tapi sekali lagi, kita tak bisa menyampaikan kepada forum," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan semua opsi menyelamatkan 20 ABK Indonesia. Namun, langkah pemerintah tak bisa dijelaskan kepada masyarakat.

"Tidak semua opsi bisa kami jelaskan ke publik. Mengapa? Karena menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang disandera, menyangkut keselamatan yang bisa saja mengemban tugas tertentu (sebagai) pembebas," ujar SBY.

SBY mengatakan pemerintah dapat tidak menjelaskan mengenai langkah pembebasan, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Pasal 17, ada info publik yang tidak boleh diumumkan. Terkait operasi pertahanan dan keamanan, operasi penegakan hukum, termasuk menghadapi kejahatan trans-nasional," kata SBY.

Penanganan Korupsi Dimulai Dari Kampus

Semarang, CyberNews. Penanganan kasus korupsi saat ini sudah berubah menjadi crime humanity atau kejahatan kemanusiaan dan bukan sekedar extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sehingga untuk menanganinya dapat dimulai dari lingkungan kampus.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Prof Busyro Muqoddas dalam Seminar Nasional "Reposisi Keluhuran Budaya dan Martabat Bangsa, Menuju Tatanan Masyarakat yang Humanis" Auditorium Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (27/4).

Dia mengatakan, selama tiga tahun terakhir, KPK telah berhasil menyelamatkan sekitar Rp 6 miliar aset negara yang dikorupsi. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari penanganan kasus korupsi dan gratifikasi yang telah disetor ke kas negara mencapai Rp 822 miliar.

Dengan demikian, total penyelamatan aset negara yang berhasil diselamatkan KPK selama lembaga ini bekerja sebesar Rp 6,2 trilyun.

"Jumlah itu cukup untuk memberikan 91 ribu buah rumah sederhana gratis dan juga memberikan susu gratis sebanyak 156,4 liter, membiayai sekolah gratis kepada 31 juta anak SD selama setahun, serta membagi 1.250 juat liter beras gratis bagi pendudukan rawan pangan," ungkapnya.

Pentingnya penanangan korupsi di kampus atau lingkungan lainnya karena, dari hasil penanganan kasus korupsi, teridentifikasi bahwa lebih banyak pejabat eselon I, II dan III-lah yang melakukan perbuatan tersebut. Padahal, nyata-nyata mereka merupakan produk akademis dari perguruan tinggi.

Maka, kata Busyro, karena itulah perlu adanya pendidikan moral dan juga revisi paradigma filsafat ilmu yang dipelajari di bangku kuliah meliputi ilmu sekuler, epistimologi, liberalisasi, humanisasi, transendensi dan juga profektif.

Selain itu, solusi lain untuk mengurangi angka korupsi di negeri ini adalah perlu mengoptimalisasi penguatan riset problem solving di kampus. Salah satunya dengan membuat program KKN yang difokuskan untuk mengenali modus dan mekanisme korupsi.

"Disamping itu, solusi lain dalam mengurangi angka korupsi yakni dengan menguatkan pengawasan proses RABPD serta kajian kritis hasil pengawasan APBD. Sementara di kalangan kampus juga perlu menguatkan kemampuan mahasiswa berbasis spiritualisme, intelektualisme, advokasi dan keteladanan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Prof Dr Eman Suparman SH MH menambahkan, jika penanganan kasus korupsi hingga saat ini belum menimbulkan efek jera bagi calon pelaku lainnya. Hal ini terjadi karena hukuman yang kurang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

"Misal di negara lain, pencuri dipotong tangannya agar ia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sepertinya, penanganan kasus korupsi juga perlu dilakukan tindakan tegas serupa agar tidak ada pengulangan kasus serupa dimana para koruptor hingga kini masih dihukum kurungan badan dan mengembalikan uang hasil korupsi. Itu terlalu ringan hukumannya," katanya.

( Anggun Puspita / CN27 / JBSM )

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad

Kiat Menangkal Cengkeraman Jaringan NII

KOMPAS.com - Menyikapi maraknya kasus cuci otak jaringan Negara Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga membentuk kelompok kerja untuk meredesain kurikulum perkuliahan. Prinsipnya, kurikulum perkuliahan harus aktual dengan konteks keIndonesiaan.

"Fenomena yang berkembang saat ini (kasus cuci otak jaringan Negara Islam Indonesia) menunjukkan mulai lunturnya semangat nasionalisme. Sebab, keIndonesiaan yang diajarkan di kampus-kampus tidak lagi aktual. Seluruh perguruan tinggi harus membuat perubahan," kata Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Musa Asy ari, Rabu (27/4/2011) di Yogyakarta.

Menurut Musa, ilmu-ilmu yang diajarkan di universitas seharusnya bersinggungan dengan realitas Indonesia. Dengan demikian para mahasiswa diharapkan tidak lari mencari ideologi lain.

Terjeratnya sejumlah mahasiswa terhadap jaringan-jaringan radikal tertentu tak lepas dari munculnya sikap frustasi luar biasa dari kelompok tertentu terhadap realitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Sikap frustasi tersebut kemudian bersinggungan dengan para mahasiswa yang juga frustasi saat menghadapi masa depan mereka yang tak jelas.

"Kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ternyata belum mampu merespon sikap frustasi sebagian mahasiswa. Karena itu, kami akan memperkuat enterpreneurship di kalangan mahasiswa. Unit-unit kegiatan mahasiswa akan dibuka seluas-luasnya agar mahasiswa memiliki bekal untuk masa depan mereka," ujarnya.

Pusat krisis

Selain meredesain kurikulum, UIN Sunan Kalijaga membentuk Pusat Krisis. Pendirian Pusat Krisis bertujuan untuk melakukan rehabilitasi serta perawatan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mulai terpengaruh jaringan-jaringan radikal seperti Negara Islam Indonesia (NII).

"Siang ini kami menggelar rapat dan berkoordinasi untuk membentuk pusat krisis dengan pola pendekatan yang komprehensif," tambah Musa.