Jumat, 16 Maret 2012

KPK Mulai Digerogoti, Maju Terus Pak Abraham

[JAKARTA] Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad membantah semua isu miring yang beredar di media sosial seputar dirinya, yang dianggap terlalu berkuasa. Sebaliknya, pria asal Makassar ini menegaskan, isu miring tersebut bertujuan mendeskriditkan KPK. "Tentang adanya beberapa akun twitter, yang menurut saya bertujuan mendiksriditkan KPK. Jangka panjang menendang saya di KPK, karena isi akun tersebut bertentangan dengan yang terjadi di KPK," kata Abraham dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/3). Menurut Abraham, dia adalah orang yang mendorong MSG (Miranda Swaray Gultom) dan AS (Angelina Sondakh) sebagai tersangka. Terkait belum adanya pemeriksaan untuk kasus Angelina Sondakh dan Miranda Masalah, menurut Abraham hanyalah strategi dari KPK. "MSG dan AS ada mekanisme yang dilakukan KPK. Jika sampai hari ini AS belum diperiksa, itu hanyalah masalah strategi dan sumber daya manusia di KPK. Jadi jangan kuatir apa yang ditetapkan pimpinan sifatnya kolektif kolegial," ungkap Abraham. Oleh karena itu, Abraham menegaskan bahwa semua sudah jelas. Dalam artian, AS dan MSG sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan penahanan akan dilakukan jika pemberkasan telah selesai. Seperti diketahui, dalam akun twitter yang menamakan diri orang KPK, mengungkapkan perihal peran Abraham yang cukup berkuasa di KPK. Bahkan, sampai ke penetapan tersangka di KPK. [N-8]

Zona Waktu Indonesia Akan Disatukan?

BOGOR, suaramerdeka.com - Guna meningkatkan daya saing ekonomi serta terciptanya efisiensi birokrasi, pemerintah berencana menyatukan tiga zona waktu Indonesia yang terdiri WIB, WITA, dan WIT melalui program GMT+8 . "Rencananya WITA atau GMT+8 yang akan dijadikan patokan waktu," kata Kadiv Humas dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Edib Muslim dalam lokakarya bertema Internalisasi MP3EI. Dia menjelaskan, penyatuan waktu tersebut untuk meningkatkan produktivitas nasional yang semula hanya terdapat 190 juta penduduk dalam zona WIB, bisa menjadi 240 juta jika waktunya disamakan. Selisih satu jam di antara tiga zona waktu di Indonesia ini tidak efektif. Contohnya, dalam waktu dagang antara dunia usaha di zona WIB dan WIT. Kalau transaksi perdagangan di Jakarta dimulai jam 09.00 WIB dan berakhir pada jam 17.00 WIB, berarti waktu yang efektif untuk aktivitas perdagangan antara dunia usaha di zona WIB dan WIT cuma empat jam. "Penyatuan waktu ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang ekonomi, sosial politik, bahkan ekologi," katanya, di Bogor, Sabtu (10/3). Melalui GMT+8, katanya, masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia timur dan tengah akan memiliki waktu transaksi yang lebih banyak dengan masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia barat. Menurutnya, akan ada ruang transaksi yang lebih banyak bagi sekitar 50 juta masyarakat di kawasan tengah dan timur untuk bertransaksi dengan masyarakat di wilayah barat. Pada sektor perbankan, misalnya, penyaluran kredit bisa bertambah seiring dengan satunya zona waktu. Dalam 3 jam penyaluran kredit bisa mencapai Rp 100 miliar, maka apabila ada penambahan jam transaksi karena penyesuaian waktu, jumlah kredit yang tersalurkan pun bisa bertambah. Kemudian, satunya zona waktu bisa meningkatkan transaksi harian Bursa Efek Jakarta karena naiknya volume dan jumlah transaksi harian. "Sekarangkan akses mereka (pelaku usaha di wilayah timur Indonesia) ke ekonomi (wilayah) barat kecil sekali. Tadinya cuma 3 jam. BEJ (Bursa Efek Jakarta) cuma satu jam, setengah jam pagi, setengah jam sore," tambah Edib.

Sakit di Mata Bisa Menandakan Sakit di Otak

KOMPAS.com - Penelitian para ahli menemukan, pasien yang memiliki retinopati atau penyakit pembuluh darah ringan yang merusak retina mata, berisiko pula mengalami kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat memengaruhi cara berpikir dan kemampuan memori. Penelitian tersebut dipublikasikan secara online pada 14 Maret 2012, dalam American Academy of Neurology. "Masalah dengan pembuluh darah kecil di mata dapat menjadi tanda bahwa ada pula masalah dengan pembuluh darah di otak yang dapat menyebabkan gangguan kognitif," kata penulis studi Mary Haan, Dr PH, MPH, dari University of California, San Francisco. "Temuan ini bisa sangat berguna. Karena dengan melakukan screening sederhana pada mata kita bisa memberi indikasi awal bahwa seseorang mungkin memiliki masalah dengan kesehatan dan fungsi otak mereka," jelas Hann. Dalam riset yany berlangsung selama 10 tahun, peneliti melibatkan 511 wanita dengan usia rata-rata 69 tahun. Setiap tahun, peserta perempuan tersebut mengikuti serangkaian tes kognitif dan proses berpikir. Selama empat tahun, peneliti melakukan pemeriksaan kesehatan mata, dan selama delapan tahun peserta juga menjalani scan pada otak. Hasil pemeriksaan menunjukkan, sebanyak 39 perempuan (7,6 persen) memiliki retinopati. Wanita dengan retinopati rata-rata memiliki skor rendah saat menjalani tes kognitif ketimbang wanita yang tidak memiliki retinopati. Bahkan, peserta wanita dengan retinopati juga memiliki lebih banyak wilayah kerusakan pembuluh darah kecil di dalam otak mereka. Mereka juga berisiko mengalami lesi iskemik sebesar 47 persen di pembuluh darah otak secara keseluruhan dan 68 persen lesi di lobus parietalis. Lesi yang kerap dikaitkan dengan penyakit pembuluh darah dan stroke, diyakini disebabkan oleh hipertensi.

Tahun Ini Dibuka 125.000 Lowongan PNS Baru

Jakarta - Walaupun ada program moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS hingga 31 Desember 2012, namun akan dibuka 125.000 lowongan PNS baru. Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) beralasan rekrutmen ini untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012. "Moratorium tetap sampai 2012, jadi yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun thn ini 125.000, lebih kurang ya, nanti kita juga akan terima 125.000," ujar Menteri PAN RB Azwar Abubakar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3/2012). Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS tersebut akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang berhasil lulus test baik administratif maupun tertulis. Sementara selebihnya merupakan calon dari masyarakat umum. "Jadi kita juga akan terima sekitar segitu, setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1. Honorer, K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi," jelasnya. Azwar menambahkan penerimaan dari pagawai honerer ini merupakan kesepakatan dengan DPR-RI. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak KemenPAN RB. "Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi Kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," ujarnya. Azwar menyatakan, pemerintah daerah juga harus berpartisipasi guna mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga sehingga dapat menghindari pegawai yang menggunakan ijazah palsu. "Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu, nggak ada nama, nggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan. Kerjanya sejak kapan, dimana dia kerja apakah di rumah sakit, di sekolah, atau di kantor, kemudian sebagai apa profesinya. Siapa yang angkat dia, dengan dana darimana dia, itu yang saya minta. Nah data ini yang kita minta dimasukkan dalam waktu 2 bulan inilah. Data ini menjadi syarat untuk supaya mereka bisa ikut testing, bukan langsung masuk," paparnya. Azwar menyatakan pengalokasian PNS ini akan merata tetapi diutamakan bagi pos kementerian/lembaga yang benar-benar mengalami kekurangan pegawai. "Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk disitu," pungkasnya.

Mantap! Sri Mulyani Saingan Sama Hillary Clinton Jadi Bos Bank Dunia

Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut bisa menjadi Presiden Bank Dunia menggantikan Robert Zoellick yang mundur 30 Juni 2012 nanti. Sri Mulyani bisa bersaing dengan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. "Hillary Clinton menginginkan pekerjaan itu," ungkap seorang sumber dekat Hillary dikutip dari Reuters, Kamis (15/3/2012). Meskipun memang pihak Gedung Putih menolak untuk berkomentar. Mantan ibu negara AS ini memang tengah hangat dibicarakan sebagai pengganti Zoellick. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah AS yang menyatakan Hillary tidak bakal dicalonkan sebagai Presiden Bank Dunia. Seperti diketahui, Zoellick yang berumur 58 tahun akan mundur dari Bank Dunia setelah menjabat sebagai presiden selama 5 tahun. "Bank Dunia saat ini kuat dan sehat serta siap untuk menghadapi tantangan baru," kata Zoellick. Memang Amerika Serikat (AS) masih ingin terus 'memonopoli' posisi Presiden Bank Dunia. Zoellick ingin penggantinya berasal dari AS. Saat ini kandidat calon Presiden Bank Dunia dari AS yang telah digadang-gadang adalah Hillary Clinton dan Lawrence Summers. Namun Hillary tampaknya tak berminat. Saat ini negara-negara berkembang sedang berebut posisi nomor satu di Bank Dunia setelah Robert Zoellick menyatakan mundur. Salah satu yang berpotensi menduduki jabatan itu adalah Direktur Bank Dunia Sri Mulyani. Seperti di 2011 saat Dominique Trauss-Kahn mundur sebagai bos IMF, negara-negara berkembang seperti Brasil dan Filipina menyatakan saatnya mengubah tradisi bahwa orang AS selalu memimpin Bank Dunia dan orang Eropa memimpin IMF. Namun ini tradisi tersebut belum bisa diubah di IMF. Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus diunggulkan menjadi calon Presiden Bank Dunia menggantikan Robert Zoellick yang bakal mundur akhir Juni 2012. Sri Mulyani menguasai 81% suara polling! Dalam situs www.worldbankpresident.org, dibuat sebuah polling soal siapa yang bakal menjadi Presiden Bank Dunia selanjutnya. Ada 9 calon dari negara berkembang yang masuk polling tersebut. Namun memang poling ini tak bisa dijadikan patokan. Apalagi sejak 1944, Presiden Bank Dunia selalu dimonopoli oleh Amerika Serikat. Namun saat ini calon dari negara berkembang bisa naik karena posisi ekonominya lebih baik. Dalam siaran pers Bank Dunia dikatakan, Dewan Eksekutif Bank Dunia telah menyepakati 5 kriteria untuk calon Presiden barunya yaitu: 1. Terbukti memiliki rekam jejak yang kuat sebagai pemimpin 2. Berpengalaman memimpin organisasi besar yang aktif di tingkat internasional dan terbiasa bekerja dengan sektor publik 3. Mampu menjabarkan misi pembangunan Bank Dunia secara jelas 4. Memiliki komitmen dan apresiasi kuat terhadap kerjasama multilateral 5. Dapat berkomunikasi secara efektif dan diplomatis, dan menjalani kewajiban seorang Presiden secara imparsial dan obyektif. 6. Batas waktu pencalonan nama Presiden baru adalah Jumat 23 Maret 2012. Pencalonan dapat dilakukan oleh anggota Dewan Eksekutif, atau anggota Dewan Gubernur melalui Direktur Eksekutifnya. Seorang calon harus berasal dari salah satu negara anggota Bank Dunia. Setelah proses pencalonan ditutup, Dewan Eksekutif akan membentuk shortlist berisikan maksimum tiga nama, lalu mempublikasikan shortlist tersebut dengan persetujuan ketiga nama yang bersangkutan. Selanjutnya, Dewan Eksekutif akan mewawancarai ketiga calon dengan harapan bisa mencapai konsensus sebelum 'Spring Meetings' (pertemuan tahunan musim semi) pada April 2012 mendatang. (dnl/ang)