Memilih Suami Seorang Guru SD

Seorang gadis ditaksir empat orang pria. Pria pertama adalah seorang pegawai PT. TELKOM. Pria kedua, pegawai PT Pos Indonesia. Ketiga, seorang dokter. Dan yang terakhir hanyalah seorang guru SD. Orang Tua si gadis, merasa yakin, bahwa si gadis hanya akan memilih tiga pria pertama, sedangkan pria ke empat, yakni guru SD, pasti tidak akan dipilih. Alasannya, tiga pria pertama jelas masa depannya, sedangkan guru SD, siapapun tahu, gajinya kecil, banyak dipotong sana-sini, dikerjain anak-anak lagi.

Ternyata si gadis malahan milih yang guru SD itu. Orang Tua si gadis penasaran, ditanya alasan si gadis tersebut.

Jawab si Gadis:

"Yang orang Telkom bisanya cuma tiga menit, lewat itu harus masukkin lagi. Yang pegawai Pos Indonesia, belum apa-apa sudah nanya dulu, yang biasa apa yang kilat.

Terus kalau yang dokter itu, baru masuk kamar, sudah nyuruh buka baju, pegang sana pegang sini, selesai. selanjutnya ngobrol doang. Sedangkan yang guru SD kan enak, dari awal dibahas, dikupas, sedikit demi sedikit, penuh kesabaran, kelembutan, dan kehangatan, serta pengertian. Selesai dikupas, nanya,sudah ngerti belum, kalau saya jawab belum, diulangi lagi dari awal, kan enak, jadinya lama."

MUI diprotes soal Ahmadiyah

Pertentangan antara pendukung pembubaran Jamaah Ahmadiyah dan kalangan yang menolaknya, terus bergulir.

Sebelas orang kyai dari pulau Jawa mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI hari Kamis. Mereka meminta agar organisasi itu meninjau ulang fatwa penyesatan terhadap Ahmadiyah.

Mereka juga meminta majelis yang menghimpun ulama dan ormas Islam ini melakukan reformasi.

Suasana sempat tegang saat pra kyai mendatangi Kantor MUI karena seorang pengurus organisasi itu mempertanyakan maksud kedatangan mereka.

Pertemuan ini sendiri akhirnya batal, namun para kiai itu di hadapan wartawan, mengkritik MUI, terkait fatwa pelarangan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

Pemimpin Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka, Jawa Barat, Kiai Haji Maman Hafidz mengatakan, dia dan kesepuluh kyai lain juga meminta agar MUI lebih mengedepankan upaya dialog dengan orang-orang Ahmadiyah.

Mereka juga menuntut fatwa melarang Ahmadiyah, yang dikeluarkan tahun 1980, dicabut.

Namun, Sekretaris Komisi Pengkajian MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan organisasi itu mendapat mandat dari pemerintah untuk mengeluarkan fatwa.

Sebelum bertemu MUI, para ulama ini menemui pimpinan DPR dengan tuntutan serupa.

Sikap ini lahir menyusul rekomendasi Badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, bakor pakem, mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah melarang aliran Ahmadiyah.

Pemerintah sejauh ini belum juga bersikap, apakah akan melarang Ahmadiyah

Menerka Nasib SBY

"Taruhan, yuk, SBY jatuh atau tidak?" Ini adalah selorohan di kalangan aktivis politik berbulan silam. Kini, selorohannya sudah berubah:"Jatuhnya Juni atau Oktober?".

Bukan tanpa dasar kalau ada yang mulai bergunjing seperti ini. Sebagaimana telah diketahui, sejumlah kelompok politik telah mulai merapatkan barisan. Isu utamanya beragam. Tapi ada satu yang menyatukan mereka: SBY dianggap sebagai agen asing. Dari mulai menjual aset negara hingga membuat kebijakan yang pro orang kaya. Kebetulan bulan Mei ini ada momen bersama: kebangkitan nasional.

Dan, beberapa perisitiwa terakhir turut mendukung penggusuran SBY. Pertama, konflik horizontal terkait Ahmmadiyah. Selama puluhan tahun, baru kali ini isu Ahmadiyah menggelinding dengan kencang dan keras. "Ini tidak natural. Pasti ada yang menggosok," kata seorang mantan aktivis mahasiswa. Konflik ini akan menempatkan SBY sebagai pelindung Ahmmadiyah. Tapi, kalau SBY mendorong pembubaran, juga bakal di'semprit" dunia internasional. "Serba berabeh, deh," ceteluk seorang politisi.

Di daerah, entah sengaja atau tidak, aparat tibum setempat bagai tak kenal lelah menggusur. Yang jadi incaran tak lain pedagang kaki lima. "Ini kan bahan baku yang baik untuk membumbungkan kefrustasian," ungkap seorang pendamping warga.

Dan, akhirnya, kebijakan kenaikan BBM bagai menyiram bensin dalam tumpukan arang yang menyala. Meski secara rasional kenaikan itu adalah keputusan yang harus diambil, tapi jika tak tepat memutuskan angka kenaikan bakal berakhir dengan gejolak. Apalagi pada saat yang bersamaan, aparat kepolisian cenderung bersifat represif menangani aksi-aksi unjuk rasa penolakan BBM.

"Saya tak habis pikir.Biarkan saja mahasiswa demo. Kalaupun mereka menyandera mobil tangki BBM, jangan terlalu dianggap serius. Kalau efeknya menimbulkan kemacetan, kan tinggal bilang saja kepada masyarakat penyebabnya adalah para pendemo. itu kan bisa berbalik menghantam mahasiswa itu sendiri. Yang saya heran, kok, meski sampai nyerbu masuk kampus segala?" ulas seorang pegiat politik terheran-heran.

Singkat kata, situasi bagai botol ketemu tutupnya, klop.

Tapi, tak sedikit yang meragukan keampuhan kelompok-kelompok penentang SBY."Mereka terlalu beragam. Kepentingannya pun tak jarang bertentangan. Jadi bakal mudah diporakporandakan dengan sekali sentuhan saja," kata seorang aktivis politik yang skeptis.

Toh, begitu, bahkan di kalangan pendukung SBY pun berkembang kecemasan yang cukup tinggi."Kalau salah sentuh, bisa-bisa kekuatan itu malah kian kukuh. Kita khawatir ada momen yang menyatukan kepentingan mereka. Ini sangat mungkin terjadi.Kan, orang-orang mereka sebenarnya juga ada di dalam pemerintahan,juga," kata seorang dari pendukung SBY.


Akankah SBY mampu bertahan? "Lihat saja akhir Mei ini. Jika gelombang unjuk rasa kian membesar. Ya,tamat. Apalagi Juni nanti juga ada bom waktu lain: kelangkaan pangan, terutama beras." tandas seorang politisi.

Apa Benar Perlawanan Kali ini Bakal Cepat Surut?

(berpolitik.com): Meski belum resmi, sepertinya harga BBM bakal naik sekitar 30%. Itu artinya premium mesti dibayar dengan harga Rp 6200-an. Secara psikologis, ini harga yang sangat bisa membuat banyak orang senewen.

Semula para pengamat menganjurkan kenaikan maksimal 10%. "Sudah terlambat dik. Kalau awal tahun lalu, ya memang segitu. Karena ditunda-tunda, sekarang jadinya ya segitu kalau APBN tak mau dijebol," kata seorang pengamat ekonomi.

Kenaikan setinggi ini pastinya bakal mengundang protes dan perlawanan dari banyak pihak. Toh, begitu, pemerintah sepertinya begitu yakin. Dengarlah apa kata Jusuf Kalla. Menurut dia, kenaikan BBM tak bakal menimbulkan gejolak. ''Itu karena pemerintah mengimbangi kenaikan harga dengan menerapkan bantuan langsung tunai (BLT),''katanya (8/5).

Keyakinan ini merujuk pada protes yang hanya seminggu pada kenaikan BBM kedua semasa pemerintahan SBY-Kalla, yakni Oktober 2005 silam. Ketika itu kenaikan mencapai 120%. Protes masyarakat, kata Kalla, hanya berlangsung satu pekan. Pada kenaikan pertama, Mei 2005, yang "hanya" 30%, protes masyarakat berlangsung dua pekan.

Kalla sepertinya memang mengandalkan BLT sebagai senjata pamungkas meredam kemarahan masyarakat. Apalagi, BLT kali ini lebih menggoda. Selain duit tunai, juga ada paket sembako seperti beras dan minyak goreng.

BLT memang senjata ampuh meredam kritik masyarakat. Mereka yang tak setuju akan dengan mudah disebut anti rakyat. Mereka yang mengkritik implementasinya bakal dengan mudah ditangkis dengan menyebut sebagai "penyimpangan" prosedur oleh oknum.

Ribut Horizontal
Tapi, sejumlah kalangan menganggap, kekuatan terbesar BLT justru pada kemampuannya untuk mengalihkan konflik ke tingkat horizontal. Perhatian masyarakat miskin akan tercurah kepada aparat terbawah dari mulai lurah/kades hingga ketua RT. Ini terkait dengan penetapan keluarga miskin.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menggunakan data lama penerima BLT tahun 2005, yakni 19,1 juta rumah tangga miskin. Alasannya, tak ada waktu untuk melakukan pendataan ulang. Jika ini yang terjadi, akan banyak keluarga miskin tak menerima BLT. Pada saat yang bersamaan, tingkat kebocorannya juga bakal tinggi.

Soalnya, ketika itu, untuk mengatasi tuntutan masyarakat, tak jarang, kades/lurah memasukan saja semua nama yang melakukan protes. Maklum, kalau menyangkut pembagian 'rejeki', akan lebih banyak orang mengaku dirinya miskin. Tapi, untuk konteks lain, ada kecenderungan warga marah-marah jika disebut miskin.

Singkat cerita, sepertinya harapan pemerintah, perhatian warga dan media bakal tercurah pada soal penggelontoran BLT plus. Warga akan saling sikut untuk mendapatkan BLT plus. Penyimpangan dipastikan terjadi. Akan ada cerita-cerita kades nakal yang mengambil dana BLT buat dirinya atau keluarganya. Akan ada reaksi kemarahan warga. Ini diharapkan akan menjadikan perhatian media teralih.


Isu Laten
BLT plus memang bisa mengalihkan perhatian. Tapi, yang dilupakan pemerintah, ada isu laten yang jika dibangkitkan bakal menjadi tohokan balik kepada mereka.

Sebagaimana disebut Wiranto, kenaikan harga BBM bisa dihindari jika saja pemerintah SBY-JK sejak awal berfokus meningkatkan produksi minyak Indonesia, serius menekuni sumber energi alternatif biofuel, memangkas inefisiensi Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi dan kegiatan ekspor impor yang dikuasai broker.

Menurut pengamat energi, sejak pemerintahan SBY-Kalla, lifting minyak Indonesia bukannlah naik tapi malah turun. Yang terparah adalah fakta bahwa kegiatan impor minyak itu terkait ketiadaan kilang minyak yang sesuai dalam negeri untuk memproses tipe minyak mentah yang ada di bumi Indonesia. "Purnomo (Menteri ESDM) sama sekali tak punya perhatian soal itu," katanya.

Jika kilang minyak yang sesuai dibangun, Indonesia tak perlu lagi mengimpor minyak jadi dari Singapura. "Ya, memang masih ada impor untuk jenis minyak mentah tertentu. Tapi separah sekarang, seharusnya" katanya lagi.

Tak heran jika kemudian tudingan mengarah pada keberadaan broker-broker minyak yang menguasai bisnis perminyakan dalam negeri."Yang semakin kaya itu mereka saja. Patut dipertanyakan mengapa pemerintahan SBY-JK diam saja. Purnomo ndak bakalan berani kalau tak dilindungi keduanya, bukan?" kata seorang pengamat pertambangan yang geram dengan kinerja Menteri ESDM ini.

Jadi, kalau kalangan yang menggalang protes mengarahkan pada isu "aliansi haram jadah" antara Pertamina, mentabem dan mafia minyak maka protes warga bukan tak mungkin bisa lebih lama lagi berlangsung.

Kalau isunya dipersonafikasi lagi pada sosok Purnomo dan Mr R (inisial mafia minyak yang banyak disebut media massa), perlawanan bakal lebih hot lagi.

Dan, kalau kemudian dioprek-oprek kelompok politik dibalik Purnomo maka lebih keras lagi perlawanan yang bakal muncul. Karena ini sejatinya sentimen lama yang mudah diletupkan lagi.

Terakhir, tentu saja, dengan menunjukkan stagnasi produksi minyak Indonesia selama dipimpin SBY-JK, maka emosi publik akan semakin menggelora melakukan perlawanan karena mengetahui kenaikan harga BBM disebabkan kelalaian pemerintah.

Kalau sekadar menggunakan isu kenaikan BBM sebagai "tak pro rakyat", ya, seperti Kalla, bakal mudah diredam dengan BLT.

Subsidi BBM Bukan Pengeluaran Uang. Uangnya Dilarikan Kemana?

Dapat email dari teman, tulisan dari Kwik Kian Gie. Ada yang bisa konfirmasi kebenaran analogi dalam tulisan ini??

Dengan melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia sampai di atas US$ 100 per barrel, DPR dan Pemerintah menyepakati mengubah pos subsidi BBM dengan jumlah Rp. 153 trilyun. Artinya Pemerintah sudah mendapat persetujuan DPR mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 153 trilyun tersebut untuk dipakai sebagai subsidi dari kerugian Pertamina qq. Pemerintah. Jadi akan ada uang yang dikeluarkan?

Saya sudah sangat bosan mengemukakan pendapat saya bahwa kata “subsidi BBM” itu tidak sama dengan adanya uang tunai yang dikeluarkan. Maka kalau DPR memperbolehkan Pemerintah mengeluarkan uang sampai jumlah yang begitu besarnya, uangnya dilarikan ke mana?

Dengan asumsi-asumsi untuk mendapat pengertian yang jelas, atas dasar asumsi-asumsi, pengertian subsidi adalah sebagai berikut.

Harga minyak mentah US$ 100 per barrel.
Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter US$ 100 : 159 = US$ 0,63. Kalau kita ambil US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter.

Untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium kita anggap dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dijualnya dengan harga Rp. 4.500. Maka rugi Rp. 2.430 per liternya. Jadi perlu subsidi.

Alur pikir ini benar. Yang tidak benar ialah bahwa minyak mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia yang miliknya bangsa Indonesia dianggap harus dibeli dengan harga di pasaran dunia yang US$ 100 per barrel. Padahal tidak. Buat minyak mentah yang ada di dalam perut bumi Indonesia, Pemerintah dan Pertamina kan tidak perlu membelinya? Memang ada yang menjadi milik perusahaan minyak asing dalam rangka kontrak bagi hasil. Tetapi buat yang menjadi hak bangsa Indonesia, minyak mentah itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu ada uang tunai yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, Pemerintah kelebihan uang tunai.

Memang konsumsi lebih besar dari produksi sehingga kekurangannya harus diimpor dengan harga di pasar internasional yang mahal, yang dalam tulisan ini dianggap saja US$ 100 per barrel.

Data yang selengkapnya dan sebenarnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh. Maka sekedar untuk mempertanyakan apakah memang ada uang yang harus dikeluarkan untuk subsidi atau tidak, saya membuat perhitungan seperti Tabel terlampir.

Nah kalau perhitungan ini benar, ke mana kelebihan yang Rp. 35 trilyun ini, dan ke mana uang yang masih akan dikeluarkan untuk apa yang dinamakan subsidi sebesar Rp. 153 trilyun itu?

Seperti terlihat dalam Tabel perhitungan, uangnya yang keluar tidak ada. Sebaliknya, yang ada kelebihan uang sebesar Rp. 35,31 trilyun.

PERHITUNGAN ARUS KELUAR MASUKNYA UANG TUNAI
TENTANG BBM (Harga minyak mentah 100 doll. AS)

DATA DAN ASUMSI

Produksi : 1 juta barrel per hari

70 % dari produksi menjadi BBM hak bangsa Indonesia
Konsumsi 60 juta kiloliter per tahun
Biaya lifting, pengilangan dan pengangkutan US $ 10 per barrel
1 US $ = Rp. 10.000
Harga Minyak Mentah di pasar internasional Rp. US $ 100 per barrel
1 barrel = 159 liter
Dasar perhitungan : Bensin Premium dengan harga jual Rp. 4.500 per liter

PERHITUNGAN

Produksi dalam liter per tahun : 70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40,624,500,000
Konsumsi dalam liter per tahun 60,000,000,000
Kekurangan yang harus diimpor dalam liter per tahun 19,375,500,000
Rupiah yang harus dikeluarkan untuk impor ini (19,375,500,000 : 159) x 100 x 10.000 = 121,900,000,000,000
Kelebihan uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri 40,624,500,000 x Rp. 3.870 = 157,216,815,000,000
Walaupun harus impor dengan harga US$ 100 per barrel
Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar 35,316,815,000,000

Perhitungan kelebihan penerimaan uang untuk setiap liter bensin premium yang dijual :
Harga Bensin Premium per liter (dalam rupiah) 4,500
Biaya lifting, pengilangan dan transportasi US $ 10 per barrel atau per liter : (10 x 10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan) 630
Kelebihan uang per liter 3,870

anda