Sabtu, 17 Juli 2010

Menag Adukan Panja Haji ke Pimpinan DPR


JAKARTA - Alih-alih duduk semeja dan menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010, pemerintah dan parlemen kini terlibat ''perang dingin". Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali kemarin (16/7) mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR untuk mengadukan permasalahan tersebut sekaligus meminta forum Panja Haji Komisi VIII DPR melunak.

''Pembahasan BPIH oleh Kemenag dan Komisi VIII sudah cukup lama. Namun, hingga saat ini, belum dicapai keputusan berapa BPIH yang akan diterapkan tahun ini. Karena itu, saya datang ke sini (bertemu pimpinan DPR),'' kata Suryadharma di gedung DPR kemarin. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR diwakili Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan ketua-ketua kelompok komisi (poksi) VIII.

Menteri yang akrab disapa SDA itu mengatakan, saat ini kesepakatan BPIH sangat mendesak karena pelaksanaan musim haji sudah di depan mata. Kesepakatan yang deadlock saat ini adalah penetapan harga untuk biaya pemondokan di Makkah sekitar 3.000 riyal. Angka itu merupakan harga moderat karena tarif normalnya 3.100 riyal-3.400 riyal. ''Tapi, kami ambil 3.000 riyal. Berarti ada subsidi sekitar 100 sampai 500 riyal. Termasuk, ada komponen lain yang itu tidak dibayar lagi oleh jamaah. Nilainya sekitar 417 riyal ditambah USD 15,1, tidak dibayar jamaah tapi dipindahkan ke indirect cost,'' katanya.

Suryadharma mengatakan, penurunan biaya penyelenggaraan haji 2010 sebesar USD 36 sudah cukup besar. Jika BPIH diturunkan lagi, banyak komponen yang seharusnya dibayarkan oleh jamaah menjadi dihapus. Akibatnya, komponen-komponen tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah. ''Pemerintah tidak bisa menurunkan lebih banyak lagi,'' ujarnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, penyelenggaraan haji adalah pelayanan nirlaba, bukan mencari keuntungan. Kalau ada kelebihan dari BPIH, lanjut dia, dana itu akan disimpan sebagai dana optimalisasi dan digunakan untuk keperluan mendesak. ''Karena itu, saya mempersilakan jika ada komponen biaya tidak langsung yang masih mungkin diturunkan. Silakan saja kalau masih bisa disisir,'' ujar dia.

Anggota Panja Haji Muhammad Baghowi mengatakan, BPIH sebenarnya masih bisa diturunkan hingga USD 119. Berdasar penjelasan dari pemerintah yang diwakili Sekjen Kemenag, BPIH untuk embarkasi Jakarta pada 2009 sebesar USD 3.444. Untuk tahun ini, itu akan turun USD 39 sehingga BPIH-nya tinggal USD 3.405. Sejumlah embarkasi di Indonesia akan menurunkan BPIH rata-rata USD 36.

Usul pemerintah tersebut, kata dia, sebenarnya masih bisa diturunkan lagi hingga USD 119. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, penghitungan DPR tersebut didasarkan asumsi biaya pemondokan yang dibayar jamaah USD 2.700. Sisanya sekitar USD 300 disubsidi dengan menggunakan dana optimalisasi jamaah. Dana itu berasal dari bunga setoran awal haji yang saat ini jumlahnya mencapai Rp 1,172 triliun. (zul/c6/agm)

Tidak ada komentar: