Jakarta, RMOL. Polemik yang melilit Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ramai dibicarakan sebagai salah satu penyebab mengapa sampai sekarang kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) masih kosong walaupun sudah hampir satu tahun ditinggalkan Boediono.
Menurut analisa Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, pemerintahan SBY punya keinginan kuat untuk menempatkan Sri Mulyani sebagai Gubernur BI. Tetapi, keinginan ini tidak mudah diwujudkan mengingat resistensi dan sikap negatif terhadap Sri Mulyani di DPR semakin membesar akhir-akhir ini. Resistensi yang membesar itu itu, menurut Hendri, terjadi menyusul sejumlah kasus yang melibatkan Sri Mulyani. Mulai dari skandal dana talangan Bank Century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun, kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, hingga rekening sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menurut Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sangat mencurigakan.
"Jadi tarik-menarik karena perhitungan politik inilah yang menyebabkan posisi BI masih kosong. Sulit bagi Presiden SBY untuk mencalonkan nama Sri Mulyani sebagai Gubernur BI, karena sudah terlanjur dianggap oleh kalangan Dewan sebagai figur bermasalah. Inilah yang membuat SBY tersandera," ujar Hendri kepada Rakyat Merdeka Online.
Hendri menambahkan, kekosongan kursi Gubernur BI ini sebetulnya berbahaya, karena birokrasi BI bergerak tanpa arah yang jelas. Hendri mencontohkan kasus dana talangan Bank Century yang terjadi tahun 2008 lalu. Ketika itu Gubernur BI diduduki Boediono.
"Dengan seorang gubernur sekelas Boediono saja, sistem di BI ketika itu parah karena menghasilkan rekomendasi yang diangkat dari asumsi dan data yang salah. Bagaimana jadinya bila posisi itu dibiarkan kosong untuk waktu yang lama," demikian Hendri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar