JAKARTA - Nakhoda baru TNI melenggang mulus di DPR. Laksamana Agus Suhartono kemarin (27/9) disahkan dalam sidang paripurna DPR sebagai panglima TNI. Pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Agustus 1955, itu menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso yang akan pensiun.
''Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, proses ini akhirnya bisa dilalui,'' ucap Agus setelah sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Agus pada 23 September lalu.
Pria yang sebelumnya menjabat kepala staf TNI-AL (KSAL) tersebut kemarin datang ke DPR tanpa didampingi wakil pemerintah seperti menteri pertahanan. Sesaat setelah disahkan paripurna, Agus berinisiatif menyalami Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang menjadi pimpinan sidang.
Tidak berhenti di situ, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1978 itu langsung mengambil sikap sempurna dan memberikan hormat militer kepada Priyo. Ketua DPP Partai Golkar itu pun langsung membalas.
Kejadian tersebut sempat mengundang tawa riuh sejumlah anggota dewan. Priyo juga tersenyum simpul. ''Saya tadi agak ragu. Soalnya sipil. Kalau hormat, agak kurang tegap,'' seloroh ketua umum DPP MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), ormas di bawah naungan Partai Golkar, tersebut.
Menanggapi isu netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada, Agus menegaskan bahwa dirinya pasrah pada tujuan politik pemerintah. ''Kalau memang TNI harus memilih, ya kami akan memilih,'' katanya.
Menurut dia, bila itu menjadi keputusan politik bersama, berbagai aspek harus disiapkan. ''Secara internal, TNI harus mempunyai kedewasaan berpolitik agar tetap netral. Di sisi lain, partai politik juga agar tidak mendekati TNI,'' ujar suami Tetty Sugiarti itu.
Agus menyebutkan, prioritasnya adalah melaksanakan doktrin trimatra terpadu untuk mengamankan dan melindungi daerah perbatasan. ''Sesuai kegiatan operasi yang kami lakukan sekarang,'' ucapnya.
Menanggapi kemungkinan optimalisasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme, Agus menyatakan kesiapan institusi yang dipimpinnya. Termasuk, memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) yang telah dibentuk presiden. ''TNI punya kemampuan untuk itu,'' tegasnya lantas tersenyum.
Bagaimana dengan persoalan perbatasan dengan Malaysia? ''Akan kami cermati terus dan tentu kami akan melakukan tindakan yang terukur. Misalnya, permasalahannya A, terapinya A. Jika masalahnya B, terapinya B,'' jawabnya diplomatis.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menilai, Jenderal TNI Djoko Santoso telah melaksanakan tugas dengan baik selama memimpin TNI. ''Kami sampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi, dan selamat kepada beliau,'' kata politikus PKS itu.
Terhadap Laksamana Agus Suhartono, Mahfudz mengingatkan sejumlah komitmen yang harus menjadi fokus panglima baru TNI. Di antaranya, menuntaskan reformasi di lingkungan TNI. ''Juga, memperkuat perspektif terhadap HAM, mempercepat penyelesaian penyerahan seluruh bisnis TNI berikut asetnya kepada pemerintah, serta penguatan netralitas TNI dalam pemilu dan pemilukada,'' bebernya.
Selain itu, mengembangkan postur anggaran TNI dengan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit. ''Termasuk, memenuhi kebutuhan sarana perumahan dan kesehatan serta penguatan akuntabilitas anggaran,'' tegasnya. (pri/c5/dwi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar